Author: Admin 12
-

Ini Daftar Jasa Pelayanan Sosial yang Dapat Pembebasan PPN
Pemerintah dan DPR sepakat memberikan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut dan/atau pembebasan kepada barang dan jasa strategis, termasuk jasa pelayanan sosial. Kebijakan ini tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang pekan lalu disahkan. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan jasa pelayanan sosial termasuk jasa strategis yang dibutuhkan masyarakat masyarakat. Kelompok jasa tersebut kemudian […]
-

Soal Aturan Turunan UU HPP, Ini Kata Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan aturan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) saat ini masih disusun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan aturan turunan yang menjadi penjelasan dan tata cara UU HPP sedang disusun. Menurutnya, proses penyusunan aturan turunan berjalan paralel untuk semua ketentuan. “Semuanya dalam proses,” katanya Senin (11/10/2021). Neilmaldrin menyampaikan […]
-

Ada sentimen kenaikan PPN, ini saham emiten konsumer yang jadi jagoan analis
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang akan dimulai pada 1 April 2022. Analis Maybank Kim Eng Sekuritas Willy Goutama dalam risetnya pada 5 Oktober 2021 menjelaskan kenaikan PPN ini cenderung memberi dampak yang relatif minim terhadap daya beli masyarakat maupun ke sektor konsumer. Menurutnya, hal ini tidak terlepas […]
-

Tarif PPN naik jadi 11% mulai April 2022, berikut efeknya bagi perusahaan
Pemerintah belum lama ini memutuskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11% mulai April 2022. Kemudian, paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12%. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan pada Kamis, 7 Oktober 2021. Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah juga […]
-

Tax Amnesty Diadakan Lagi, Pengemplang Pajak Bisa Makin Banyak!
Indonesia akan menggelar program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II yang saat ini diberi nama pengungkapan sukarela. Berlaku 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, kesempatan ini untuk melaporkan ‘dosa’ pajak secara sukarela, lalu diampuni semua sanksinya.Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira mengatakan tax amnesty jilid II merupakan langkah mundur dalam peningkatan […]
WA only