Author: Admin 12

  • Aturan Baru, Platform Digital Tak Pungut Pajak Bisa Diputus Aksesnya

    Aturan Baru, Platform Digital Tak Pungut Pajak Bisa Diputus Aksesnya

    UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap platform penyelenggara sistem elektronik yang tidak menyelenggarakan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak Pasal 32A UU KUP. Bila penyelenggara sistem transaksi elektronik tidak memenuhi ketentuan Pasal 32A UU KUP yang telah diubah dengan UU HPP, pemutusan akses dapat dikenakan setelah penyelenggara telah […]

  • Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Penggunaan NIK Sebagai NPWP

    Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Penggunaan NIK Sebagai NPWP

    Sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (12/10/2021). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kendati menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi, kewajiban pembayaran pajak tetap mengacu pada ketentuan yang […]

  • Anggaran Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Tinggal Rp2,84 Triliun

    Anggaran Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Tinggal Rp2,84 Triliun

     Pemerintah mencatat realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha telah terserap Rp59,99 triliun sampai dengan 8 Oktober 2021. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 95,5% dari pagu senilai Rp62,83 triliun. Dengan realisasi tersebut, pagu untuk insentif perpajakan kini hanya tersisa Rp2,84 triliun hingga akhir tahun. “Klaster insentif usaha [realisasinya] ada 95,5%,” katanya dalam konferensi […]

  • Bersejarah, Perusahaan Multinasional Bakal Kena Pajak Global

    Bersejarah, Perusahaan Multinasional Bakal Kena Pajak Global

    Setelah bertahun-tahun, akhirnya Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada Jumat (8/10/2021) mencapai kesepakatan bersejarah terkait pajak korporasi. OECD sepakat menerapkan pajak korporasi minimal 15%. Hal ini berdampak besar bagi negara-negara kecil, seperti Irlandia, yang selama ini menarik perusahaan besar untuk membuka kantor di negara mereka demi menghindari pajak yang lebih besar di negara-negara […]

  • Pemerintah Harus Naikkan Tarif Pajak Karbon

    Pemerintah Harus Naikkan Tarif Pajak Karbon

    Tarif pajak karbon yang ditetapkan pemerintah melalui Menteri Keuangan sebesar 30 rupiah per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan dinilai terlalu murah. Dengan tarif tersebut, bukan justru memberikan nilai tambah pada perekonomian, tapi malah menimbulkan beban tambahan. Tarif pajak yang efektif berlaku secara bertahap mulai 1 April 2022 itu justru akan […]

WhatsApp WA only