Author: Admin 12
-
Pilar 1 OECD Disepakati, Aturan Pajak Digital Unilateral Bakal Dihapus
Negara-negara anggota Inclusive Framework menyepakati untuk menghapus pengenaan pajak digital atau digital services tax (DST) secara unilateral seiring dengan tercapainya persetujuan atas Pilar 1: Unified Approach. OECD menyebutkan negara-negara Inclusive Framework berkomitmen untuk menandatangani suatu multilateral convention (MLC) yang mewajibkan seluruh partisipan untuk mencabut aturan DST dan melarang pengenaan DST hingga 2023. “Tidak ada pajak […]
-
Berlaku Tahun Depan, Omzet Hingga Rp500 Juta UMKM Tidak Kena Pajak
Batasan peredaran bruto tidak kena pajak senilai Rp500 juta akan mulai diberlakukan pada 2022. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (11/10/2021). Sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu – yang diatur dalam PP 23/2018 – tidak dikenai pajak penghasilan […]
-
Menkeu: Masyarakat Berpenghasilan Kecil Menengah Tetap Tidak Perlu Bayar PPN
Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen pada April tahun 2022. Namun demikian, tarif tersebut tidak berlaku untuk beberapa barang/jasa yang dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tetap membebaskan tarif PPN untuk sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, […]
-
Sri Mulyani Jelaskan Jadwal Berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kamis, 7 Oktober 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beleid ini mengubah beberapa ketentuan pajak di sejumlah UU lain, tapi waktu penerapannya tidak serentak. “Meski terdiri dari berbagai elemen, masa berlakunya berbeda-beda,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Sebelumnya, RUU ini telah disepakati di […]
-
Tarif PPh Badan Batal Turun Jadi 20 Persen, Pemerintah: Lebih Rendah Dibanding Negara Lain
Pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan usaha menjadi 20 persen pada tahun 2022. Melalui pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPh Badan tahun depan tetap 22 persen. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, ketentuan tersebut sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan PPh, namun tetap dapat menjaga iklim investasi. […]
WA only