Author: Admin 12
-
Ada Tax Amnesty II, Orang RI Bisa Tak Percaya & Bayar Pajak
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati untuk mewujudkan lagi pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pengampunan pajak di dalam RUU HPP diberi nama dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak. Sudah disepakati, RUU HPP kini tinggal menunggu untuk disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Direktur Riset […]
-
Tarif PPh Batal Turun, Asosiasi Emiten Ungkap Imbas ke Beban Korporasi
Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 20 persen pada 2022 dikabarkan batal dilakukan pemerintah. Hal ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Bobby Gafur Umar menuturkan, pembatalan penurunan PPh Badan ini akan menambah beban korporasi pada 2022. “Menggerus [laba bersih] enggak. Tetapi intinya, […]
-
Realisasi Restitusi Pajak 2021 Sudah Tumbuh 15,9 Persen
Sampai dengan akhir Agustus 2021, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak mencapai Rp 144,02 triliun, atau tumbuh 15,97 persen yoy bila dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan, secara nominal per jenis pajak, restitusi masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 […]
-
Pajak karbon sebesar Rp 30 siap diimplementasikan 1 Januari 2022
Pemerintah akan mengimplementasikan pajak karbon per 1 Januari 2022. Pungutan pajak baru ini dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Calon beleid ini merupakan perubahan nama […]
-
Bukan tax amnesty, pemerintah gelar program pengungkapan sukarela wajib pajak
Pemerintah bersama dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencapai kesepakatan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ada yang menarik, legislator dan pemerintah mengubah istilah RUU KUP ini menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Nah, rencananya, RUU HPP ini akan segera disampaikan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pada sidang […]
WA only