Author: Admin 12
-
Ini faktor yang menyebabkan porsi investor individu di SBN terus naik
Porsi investor individu di Surat Berharga Negara (SBN) terus naik. Dibandingkan dengan awal tahun 2021, kala itu porsi investor individu di SBN hanya mencapai 3,39%, dan saat ini per Kamis (9/9/2021), porsinya sudah mencapai 4,38% atau mencapai Rp 192,81 triliun. Porsi investor individu di SBN ini terus berfluktuatif, di tahun 2019, porsinya hanya berada di […]
-
Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda
Skema opsen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) berpotensi menimbulkan pungutan pajak berganda. Dengan skenario ini, wajib pajak berpotensi membayar setoran kepada dua pihak yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu oleh pemerintah daerah. Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan […]
-
Pajak Penghasilan Pasal 23, Salah Satu Pajak yang Sering Dilupakan!
Saat melakukan kegiatan jual-beli jasa, uang menjadi imbalan alat tukar atas jasa yang diberikan antara pemakai dengan pemberi jasa. Tapi tahukah kalian kalau perusahaan yang mendapatkan suatu penghasilan dari kegiatan ini harus melaporkan dan menyetorkan pajaknya kepada pemerintah! Pajak apa sih sebenarnya yang harus dilaporkan? Transaksi jual-beli jasa ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau singkatnya […]
-
Demokrat Ajukan Usulan Kebijakan Pajak, Termasuk Soal Tarif PPh Badan
Partai Demokrat AS mengajukan proposal kenaikan tarif pajak penghasilan badan, tarif pajak capital gains, dan usulan pengenaan surcharge tax (surtax) atas wajib pajak kaya. Proposal yang diajukan Partai Demokrat memperoleh sambutan baik dari Andrew Bates, selaku juru bicara gedung putih. Bates memuji ide tersebut dan menyatakan pemerintah berharap dapat bekerja sama dengan anggota parlemen. “Ini memenuhi dua tujuan […]
-
Sri Mulyani Sebut Pengenaan PPh Minimum Bakal Berlaku Terbatas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengenaan pajak penghasilan (PPh) minimum dalam skema alternative minimum tax (AMT) berlaku terbatas. Penegasan tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (14/9/2021). Usulan AMT dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bertujuan mencegah penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan wajib pajak dengan melaporkan kerugian terus-menerus. […]
WA only