Author: Admin 12
-

Penerimaan PPh Badan masih kontraksi hingga akhir semester I 2021
Kinerja setoran pajak korporasi masih terkontraksi di sepanjang semester I-2021. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan PPh Badan yang minus 7,3% year on year (yoy) hingga akhir Juni 2021 lalu. Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan realisasi PPh Badan pada semester I 2021 itu mencapai Rp 89,4 triliun. Meskipun minus, namun lebih baik daripada realisasi di semester I-2020 […]
-

Sengketa Pembuktian Eksistensi Jasa Manajemen untuk Menetapkan DPP PPN
RESUME Putusan Pengadilan Pajak (PP) ini merangkum sengketa pajak mengenai eksistensi transaksi jasa manajemen untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (DPP) pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, wajib pajak telah bekerja sama dengan afiliasi (X Co) berkaitan dengan jasa manajemen. Kerja sama tersebut tertuang […]
-

Diskon PPN Properti Tidak Banyak Berpengaruh Ke Penjualan Apartemen
Upaya pemerintah mendorong industri properti lewat diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan apartemen di Jakarta. Colliers International Indonesia mencatat, tingkat penyerapan relatif flat di 87,2%, atau hanya tumbuh positif 0,1% secara quartalan, namun turun minus 0,5% secara tahunan. Secara umum, hanya 575 unit apartemen di Jakarta yang terjual sampai semester […]
-

Kamar Dagang Minta Bantuan Voucher Cashback Diganti Insentif Pajak
Kamar Dagang Thailand meminta pemerintah kembali memberikan berbagai insentif untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah lonjakan kasus Covid-19. Ketua Kamar Dagang Thailand Sanan Angubolkul mengatakan berbagai aktivitas ekonomi kembali terhenti seiring dengan pemberlakuan lockdown dan jam malam. Salah satu usulannya adalah perubahan skema bantuan e-voucher cashback menjadi insentif pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat. “Skema cashback seharusnya diubah menjadi program yang mirip dengan […]
-

Penunjukan Pihak Lain Jadi Pemungut Pajak, Ini Potensi Penerimaannya
Melalui revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mengusulkan ketentuan penunjukan pihak lain untuk memungut atau memotong pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan/atau pajak transaksi elektronik (PTE). Naskah Akademik (NA) RUU KUP menyebut ketentuan penunjukan pihak lain sebagai pemungut atau pemotong pajak akan membuat basis pemajakan makin luas. Dokumen […]
WA only