Author: Admin 12
-

PMK Baru Soal Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Impor Barang Produksi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru terkait dengan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk produksi pada industri sektor tertentu yang terdampak pandemi Covid-19. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/PMK.010/2021. Otoritas mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak pada produktivitas sektor industri tertentu, ketersediaan bahan baku industri di dalam […]
-

Piutang Pajak Daerah Capai Ratusan Miliar Rupiah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mencatat piutang pajak daerah hingga 2020 telah mencapai Rp311 miliar. Kepala BPPDRD Kota Balikpapan Haemusri Umar mengatakan pemkot akan terus berupaya menagih semua piutang pajak tersebut. Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah meminta pemkot menyelesaikan persoalan piutang itu. “Kami sudah laporkan ke KPK, […]
-

Masukan Para Pelaku Usaha Soal Penerapan Pajak Karbon
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk dapat mempertimbangkan kembali rencana penerapan pajak karbon melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama mengatakan penerapan pajak karbon sesungguhnya bertujuan baik dalam menghadapi perubahan iklim global. Namun, momen penerapan pada masa pandemi Covid-19 dinilai akan memberikan tekanan kepada pelaku […]
-

WHO Sebut Cukai Jadi Instrumen Paling Efektif Tekan Konsumsi Rokok
World Health Organization (WHO) wilayah Eropa merilis buku panduan kebijakan perpajakan bagi produk olahan tembakau. WHO menyatakan instrumen perpajakan melalui pungutan cukai merupakan cara paling efektif dalam menekan konsumsi produk tembakau seperti rokok. Namun demikian, masih ada yurisdiksi yang kurang progresif dalam menetapkan cukai produk olahan tembakau. Hal tersebut, lanjut WHO, kerap kali ditemui pada […]
-

Pemerintah Godok Aturan Bebas Pajak Sewa Toko di Mal
Pemerintah berencana memberikan insentif gratis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sewa toko untuk pengusaha pusat perbelanjaan (mal) atau PPN ditanggung pemerintah (DTP). Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebut saat ini Kementerian Keuangan sedang membahas rincianan insentif yang bakal dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sayangnya, ia belum bisa merincikan lebih […]
WA only