Author: Admin 12
-

Penerapan MDR di Indonesia Hanya Tunggu Momentum Tepat
MANDATORY Disclosure Rules (MDR) berperan dalam upaya penangkalan base erosion and profit shifting (BEPS) dan peningkatan penerimaan negara pada era transparansi pajak internasional. Namun, penerapan MDR tidak jarang menemui kesulitan. Selain pertentangan dari sisi politis, beban administrasi pelaporan juga menjadi tantangan tersendiri. Hal tersebut menjadi salah satu aspek pembahasan dalam Rust Conference pada 1—3 Juli 2021. Partner of […]
-

Skema MDR Punya Dampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak
PENERAPAN Mandatory Disclosure Rules (MDR) memiliki dampak positif pada penerimaan pajak di beberapa negara. Hal ini terungkap dari pemaparan beberapa national reporter dalam Rust Conference pada 1—3 Juli 2021. Penulis, Partner of Transfer Pricing Services DDTC Romi Irawan dan Senior Researcher DDTC Dea Yustisia, turut hadir sebagai national reporter dari Indonesia dalam acara yang digelar Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna […]
-

PMK Baru, Impor Barang ini Dapat Fasilitas Rush Handling dari DJBC
Kementerian Keuangan memperluas cakupan jenis barang impor yang diberikan pelayanan segera atau rush handling oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Dalam bagian pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 74/2021, Kementerian Keuangan menjelaskan ketentuan tentang rush handling perlu diperbarui untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan terhadap pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan rush handling. “Perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pengeluaran barang […]
-

Kepatuhan Penerima Insentif Pajak Belum Dinilai DJP, Ini Kata BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Ditjen Pajak (DJP) belum melakukan penilaian atas kepatuhan wajib pajak penerima insentif pajak pandemi Covid-19 pada tahun lalu. Merujuk pada laporan pemeriksaan kinerja atas pemberian insentif di DJP dan Ditjen Bea dan Cukai serta instansi terkait di Jakarta, Bekasi, dan Bandung, DJP ternyata hanya menguji kepatuhan internal DJP atas pemberian […]
-

Modifikasi P3B Lewat MLI, Seperti Apa Mekanismenya?
INDONESIA telah meratifikasi Multilateral Instrument (MLI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019. Melalui MLI, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat dimodifikasi secara serentak tanpa perlu melakukan proses renegosiasi bilateral yang panjang. Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin berpendapat banyak Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku saat ini memang memerlukan modifikasi karena masih merupakan hasil dari negosiasi puluhan tahun lalu. […]
WA only