INDONESIA telah meratifikasi Multilateral Instrument (MLI) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019. Melalui MLI, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dapat dimodifikasi secara serentak tanpa perlu melakukan proses renegosiasi bilateral yang panjang.
Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin berpendapat banyak Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku saat ini memang memerlukan modifikasi karena masih merupakan hasil dari negosiasi puluhan tahun lalu.
“P3B yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan dan dinamika perilaku bisnis sehingga berpotensi mengakibatkan munculnya fenomena seperti double non-taxation, treaty shopping, dan upaya penghindaran pajak lainnya,” katanya.
MLI merupakan salah satu dari 15 rencana aksi BEPS (BEPS Action 15) yang menawarkan terobosan prosedur amandemen P3B yang lebih sederhana, mudah, dan transparan dalam rangka mencegah praktik BEPS atau penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.
Menurut Rahmat, MLI memuat klausul bahwa kesesuaian pilihan yang diambil akan mencerminkan kesepakatan bersama antara suatu negara dengan negara mitra P3B. Setiap yurisdiksi dapat memilih klausul MLI yang hendak diadopsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
“Beberapa ketentuan yang dapat diadopsi antara lain Principal Purpose Test (PPT), perubahan preamble dari P3B, dan mekanisme untuk membuat Mutual Agreement Procedure (MAP) menjadi lebih efektif,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Rahmat, MLI perlu menjadi suatu upaya global sehingga langkah memerangi praktik BEPS dapat lebih efektif.
Sumber: news.ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply