Author: Admin 12
-
Pemkab Natuna hapus sanksi denda pajak bumi dan bangunan
Pemerintah Kabupaten Natuna mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) priode 2010 hingga 2021. “Sanksi PBB kita buat gratis dengan jedah waktu tertentu agar mempercepat laju pertumbuhan ekonomi warga, apa yang bisa kita bantu kita bantu,” kata Bupati Natuna, Wan Siswandi usai meresmikan Sentra Pasar Industri Pengolahan […]
-
Tanggapi Pidato Pengantar RAPBN 2023, Puteri Komarudin: Desain APBN Harus Responsif
Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (16/8). Hadir pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyatakan agar APBN 2023 harus responsif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. “APBN harus didesain secara fleksibel dan responsif untuk […]
-
Awas, Penerimaan Pajak Jangan Bergantung Pada Harga CPO, Bisa Fatal
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebutkan pemerintah perlu memperluas basis pajak pada 2023. Sebab, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 diprediksi turun secara tahunan sebesar 11,49 persen, sementara penerimaan perpajakan naik 13,06 persen. Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi penurunan harga komoditas yang bisa mengurangi penerimaan negara. “Pergerakan PNBP mirip dengan […]
-
Penundaan Penerapan Pajak Karbon Hambat Dekarbonisasi
Langkah pemerintah yang untuk kedua kalinya menunda penerapan carbon tax (pajak karbon) dinilai kontradiktif dengan komitmen mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) pada tahun 2023. Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya, dalam dialog bertajuk Merdeka dari Energi Fosil, di Jakarta, Kamis (18/8), mengatakan sebenarnya niat awal penerapan pajak karbon selain untuk menjaga lingkungan juga untuk memberi […]
-
Kapan Pajak Karbon Berlaku? BKF: Gak Tau, Tergantung Perang
Pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak karbon, dari yang seharusnya diimplementasikan pada 1 Juli 2022. Alasannya, karena perekonomian nasional dibayangi risiko global. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan pajak karbon merupakan upaya Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim atau climate change. Sementara itu, Febrio menilai climate change bukan hanya urusan Indonesia saja, tapi juga […]