Author: Admin 99
-
Kemenkeu Diminta Segera Rampungkan Aturan Insentif Pajak 200 Persen
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Abdul Rochim, mendorong agar insentif pajak bagi sektor industri yang berinvestasi terhadap pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan (R&D), yakni Super Deductible Tax, untuk segera diterbitkan. Dia mengatakan, Indonesia kini tengah berupaya untuk menjadi salah satu negara pemain utama di ranah industri global. Guna mencapai tujuan tersebut, ada […]
-
Pabrikan otomotif siap investasi di Indonesia
JAKARTA. Pasca kunjungan kerja Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto ke Korea Selatan dan Jepang realisasi investasi sektor otomotif kian benderang. Rencananya pabrikan otomotif seperti Toyota dan Hyundai mau investasi baru di Indonesia. Pekan lalu Menperin melakukan pertemuan dengan President Toyota Motor Corp. Akio Toyoda dalam sesi One on One Meeting, Toyota akan mengembangkan kendaraan berbasis listrik […]
-
Indonesia di Antara Perang Dagang AS-China
Jakarta – Perang dagang Amerika Serikat dan China belum juga usai. Setelah hampir setahun bergulir, efek perang dagang dua negara ini semakin melebar. Bank Dunia dalam laporan terbarunya merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 2,6 persen dari prediksi semula 2,9 persen sebagai respons atas melambatnya perekonomian dunia. Selain itu, seperti dilansir beberapa media, […]
-
Kemenperin Ingin Potong Defisit Neraca Perdagangan Sektor Farmasi
Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah berupaya untuk memangkas defisit neraca perdagangan untuk sektor industri farmasi. Menurut catatan, pada 2018 defisit neraca dagang dari industri farmasi mencapai US$ 1.136 juta, atau meningkat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar US$ 1.101 juta. “Salah satunya dengan insentif untuk menarik investasi, terutama di sektor hilir, yakni bahan baku farmasi yang masih banyak impor,” kata […]
-
Pembebasan Pajak Perkebunan Dikaji
JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mencari cara untuk memfasilitasi permintaan pelaku usaha perkebunan mengenai pembebasan pa- jak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% yang selama ini masih dibebankan terhadap komoditas tersebut. Staf Ahli Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan bahwa pihaknya sedang menjajaki kemungkinan untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 81/2015 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang […]
WA only