Author: Admin 99
-
Sri Mulyani Kerek Harga Rumah Bebas Pajak Pertambahan Nilai
Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaikkan batas harga rumah yang bisa bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikannya bervariasi di setiap zona wilayah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2019. Sesuai aturan tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, dan Perumahan Lainnya, rumah umum mengacu pada rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. […]
-
Sri Mulyani Tambah Kriteria Rumah Bebas Pajak, Ini Alasannya
Jakarta – Pemerintah menyesuaikan ketentuan yang mengatur batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu dilakukan lewat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan […]
-
Pemerintah siapkan Rp 2,7 triliun penyelesaian kurang bayar DBH Juli nanti
JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan menyelesaikan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) sejak tahun 2012. Pembayaran tersebut dilaksanakan Mei dan Juli 2019. Untuk pembayaran Mei 2019, pemerintah telah melunasinya. Sementara untuk bulan Juli, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk melunasinya. Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Putut Hari Satyaka menjelaskan pelunasan DBH […]
-
Ini alasan Sri Mulyani beri insentif PPN untuk rumah sederhana
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) merelaksasi batas harga rumah yang mendapatkan insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, […]
-
Pemerintah Bakal Tambah Insentif Fiskal untuk Kawasan Ekonomi Khusus
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat tentang insentif fiskal untuk kawasan ekonomi khusus (KEK) di kantornya, Jakarta, Selasa 28 Mei 2019. Sasaran dari rapat ini adalah mewujudkan insentif fiskal yang membuat KEK menjadi lebih menarik bagi perusahaan yang beroperasi di sana. “Tadi membicarakan berbagai macam jenis insentif yang bisa diberikan agar KEK lebih […]