Author: Admin 09

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat sektor konstruksi dan real estate memiliki tax ratio yang rendah dan undertaxed atau kurang dipajaki. Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan tax ratio sektor konstruksi dan real estate hanya memiliki hanya 4,18% dari PDB. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pembebasan pajak serta adanya rezim pajak penghasilan (PPh) final yang berlaku untuk sektor tersebut. “Kalau mau reform, maka kontribusi […]

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar menyebutkan penerimaan daerah dari pajak hotel dan pajak hiburan menjadi pajak paling terdampak virus Corona ketimbang jenis pajak daerah lainnya. Sekretaris Bapenda Kota Makassar Ibrahim Akkas Mula mengatakan realisasi penerimaan daerah dari pajak hotel dan hiburan di bawah 50% dari target. Capaian tersebut paling rendah ketimbang jenis pajak lainnya. “Dari […]

 Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen baik dari dalam maupun luar negeri bakal meningkatkan aktivitas wajib pajak dalam menggunakan dana tersebut. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ide dasar dari pembebasan PPh atas dividen dan upaya untuk mendorong penggunaan dana tersebut untuk investasi sangat penting terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. “Kalau […]

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi untuk bisa mencapai target penerimaan pajak saat ini. Suryo mengatakan bahwa pendapatan perpajakan memang mengalami tekanan akibat pandemi covid-19. Namun pemerintah tetap harus memberikan insentif pajak kepada seluruh elemen masyarakat di Indonesia untuk pemulihan ekonomi. Suryo pun menjelaskan, pemerintah tengah gencar melakukan reformasi ekonomi termasuk perpajakan […]

Sebelumnya, Mengingat peran UMKM terhadap pendapatan negara, pemerintah menilai perlunya reformasi perpajakan untuk UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu menilai masih banyak UMKM yang belum masuk dalam sistem perpajakan. “Untuk UMKM juga perlu reformasi perpajakan, melihat bahwa porsi UMKM sangat besar yang mencerminkan informality dari perekonomian kita. Itu banyak tidak tertangkap dalam perpajakan. Porsi UMKM sangat besar sehingga threshold PKP Rp 4,8 miliar menyebabkan pajak […]