Author: Admin 09
-

Ekonom Ramal Pendapatan Negara Baru Bisa Digenjot 2021
Ekonom memproyeksi pemerintah baru bisa menggenjot penerimaan negara pada 2021 mendatang. Pasalnya, pendapatan negara rentan tak menyentuh target lantaran penerimaan dari pajak, cukai, dan non pajak terus melorot di tengah pandemi virus corona. Ekonom UI Fithra Faisal menyatakan penerimaan negara utamanya berasal dari pajak. Namun, penerimaan dari pos tersebut anjlok karena pendapatan perusahaan menurun tajam […]
-

Sri Mulyani: Penerimaan perpajakan hingga Mei 2020 turun 7,9 persen
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp526,2 triliun atau turun 7,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp571,2 triliun. “Ini baru 36 persen dari target Rp1.462,6 triliun dalam Perpres 54 Tahun 2020,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparan kinerja APBN per Mei 2020 di Jakarta, Selasa. […]
-

Sektor usaha bisa manfaatkan kebijakan pajak dan akuntansi
Sektor usaha dalam periode transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa memanfaatkan fasilitas pajak dan kebijakan laporan akuntansi untuk mengurangi kerugian. “Paling penting saat ini melakukan integrasi sistem akuntansi dan kebijakan perpajakan,” kata Ketua Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti, Dr Sekar Mayangsari, Ak, CA dalam seminar virtual, Senin. Pada 15 Juni […]
-

Stimulus Fiskal Tak Laku, HIPMI: Pelaku Usaha di Lapangan Sering Terlewat
JAKARTA – Pemerintah perlu memperluas ruang sosialisasi supaya stimulus fiskal yang disiapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terserap optimal. Ketua Bidang Keuangan & Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengatakan bahwa dari sisi birokrasi, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah, sebenarnya sudah dibuat sederhana. “Tapi, problemanya, stimulus fiskal ini belum tersosialisasikan dengan […]
-

Sri Mulyani: Pajak Digital Indonesia Bukan Sumber Kerisauan Trump
JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengelak bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai sumber permasalahan yang digaungkan pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam surat the United States Trade Representative (USTR). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerapan pajak digital di Indonesia tidak dipermasalahkan oleh pemerintahan AS. “PPN bukan subjek dari suratnya USTR. USTR itu mempermasalahkan adalah PPh […]
WA only