Author: Admin 09
-

Pajak di Bawah Presiden
JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Periode 2001-2006 Hadi Poernomo menyarankan, sudah seharusnya otoritas pajak langsung berada dibawah presiden. Artinya, pemerintah harus segera memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Sebab Dirjen Pajak harus mengejar penerimaan pajak terus naik. Sayangnya, seringkali bertolak belakang dengan pertumbuhan realisasi tahun sebelumnya. Untuk itu, Ditjen Pajak harus menjadi badan […]
-

Mengobral Insentif Pajak bagi Para Pemodal
“Pemerintah siapkan lima insentif PPh dalam beleid Omnimbus Law bidang perpajakkan” JAKARTA. Pemerintah akhirnya resmi mengirimkan Rancangan Undang-Undang(RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas perpajakkan untuk penguatan perekonomian ke Parlemen, Rabu (5/2) malam. RUU yang acap disebut Omnimbus Law bidang perpajakkan ini antara lain, berisi insentif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak. Berdasarkan draf RUU yang dimiliki […]
-

Tax Holiday Pindah Ke BKPM, Sri Mulyani Jamin Prosesnya Lebih Cepat
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan lagi berlama-lama dalam memberikan tax holiday kepada investor. Pasalnya, ke depan, pengajuan tax holiday tidak lagi memerlukan proses di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena kewenangan pemberian tax holiday sudah resmi didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, hal ini hanya berlaku untuk 18 industri […]
-

Komisi XI Sangsikan Target Pertumbuhan Ekonomi RPJMN 2020 – 2024
JAKARTA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya telah menyusun rencana pemerintah jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Ada beberapa sasaran pembangunan yang dibidik pemerintah untuk menuju pembangunan berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB), tingkat kemiskinan, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. “Kami […]
-

Sri Mulyani sebut draf Omnibus Law Perpajakan telah diserahkan ke DPR
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan draf Omnibus Law terkait Perpajakan telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI setelah bertemu dan berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani. “Sudah kami serahkan untuk Omnibus Law Perpajakan sesudah konsultasi waktu itu dengan Ibu Ketua DPR dan fraksi,” katanya di Jakarta, Rabu. Sri Mulyani menyatakan penyerahan draf […]
WA only