Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan draf Omnibus Law terkait Perpajakan telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI setelah bertemu dan berkonsultasi dengan Ketua DPR Puan Maharani.
“Sudah kami serahkan untuk Omnibus Law Perpajakan sesudah konsultasi waktu itu dengan Ibu Ketua DPR dan fraksi,” katanya di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menyatakan penyerahan draf omnibus law tersebut telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku yaitu dikirimkan kepada sekretariat DPR.
“Tentu kita mengirimkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang biasa artinya kita kirimkan pada DPR di Sekretariat DPR,” ujarnya.
Ia menuturkan untuk surpres (Surat Presiden) juga telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo seiring dengan penyerahan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
“Sudah. Surat Presiden, Bapak Presiden sudah tanda tangan dan drafnya kami sampaikan untuk yang Omnibus Perpajakan,” katanya.
Sri Mulyani mengatakan untuk proses selanjutnya Kementerian Keuangan akan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh pihak DPR.
“Nanti tergantung dari DPR akan menetapkan dulu dari sisi paripurna. Nanti di paripurna ditetapkan bagaimana akan kita ikuti mekanisme yang ada di DPR saja,” katanya.
Sementara itu, ia menyebutkan terkait draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja baru akan diserahkan ke DPR RI pada akhir pekan ini.
”Cipta Lapangan Kerja tadi Pak Airlangga (Menko Perekonomian) menyampaikan masih dalam minggu ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, draf Omnibus Law Perpajakan terdiri dari 28 Pasal yang mengamandemen tujuh UU yaitu UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah.
Dalam Omnibus Law Perpajakan tersebut terdiri atas enam klaster yaitu pendanaan investasi, sistem teritori perpajakan, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas pajak.
Sumber: antaranews.com
WA only
Leave a Reply