NEWS
-
Pemerintah Atur Biaya yang Ditanggung APBN dalam Proses Aksesi ke OECD
Biaya yang terkait dengan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan ditanggung oleh APBN. Biaya proses aksesi dibayar pemerintah menggunakan APBN terhitung sejak tanggaladopsi roadmap aksesi hingga ditetapkannya Indonesia menjadi anggota OECD. “Biaya proses aksesi…terdiri atas biaya perjalanan, akomodasi, pertemuan, penyusunan dokumen dan koordinasi, komunikasi, dan biaya atas […]
-
Penerimaan Pajak Meleset dari Target, Menkeu Purbaya Pastikan Defisit Tetap Aman
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa penerimaan pajak tahun ini tidak akan memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.459 triliun atau 70,2% dari outlook. Capaian ini juga tercatat turun 3,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp […]
-
Pengusaha Ekonomi Kreatif Perlu Tahu 5 Kewajiban Pajak Badan Usaha
Kanwil DJP Jawa Timur III memberikan edukasi terkait dengan kewajiban pajak pada badan usaha berbadan hukum dalam seminar Sosialisasi dan Fasilitas Pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum bagi Pegiat Ekonomi Kreatif pada 18 November 2025. Penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Timur III Abdul Muis mengatakan UMKM, termasuk pelaku ekonomi kreatif, merupakan salah satu pilar utama […]
-
Jangan Main-Main! Purbaya Akan Periksa Pajak Pendukung Impor Balpres
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk memeriksa kepatuhan pajak para pihak yang mendukung praktik importasi pakaian bekas dalam bentuk balpres secara ilegal. Purbaya mengeklaim pihak-pihak yang mendukung impor pakaian bekas ternyata tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini terbukti dengan SPT mereka yang ternyata selalu berstatus nihil tanpa ada pembayaran pajak sama sekali. “Kami […]
-
Agen Asuransi Wajib Dikukuhkan sebagai PKP, Begini Ketentuannya
Agen asuransi wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP juga berlaku bagi agen asuransi yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN yang […]
WA only