NEWS
-
Great Eastern Optimistis Insentif PPN DTP Dongkrak Asuransi Properti Ritel
PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) menilai perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2026 menjadi momentum positif bagi pertumbuhan asuransi properti, khususnya di segmen ritel. Direktur Marketing GEGI Linggawati Tok mengatakan bahwa kebijakan PPN DTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan nilai maksimal Rp 5 miliar berpotensi mendorong […]
-
Pajak Digital Bakal Jadi Sumber Cuan Baru, Ini Strategi DJP
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut bahwa platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal bisa mulai ditunjuk untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar (marketplace) pada 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sudah ada sekitar 240 PMSE yang kini berhak untuk memotong dan memungut pajak dari sekitar hingga Rp9 triliun per tahun. “Ada […]
-
Penerimaan Pajak Seret di Awal Tahun, Januari 2026 Berisiko Kontraksi
Awal tahun 2026 diproyeksikan menjadi periode berat bagi kas negara. Penerimaan pajak pada Januari diperkirakan berjalan tersendat, bahkan berisiko terkontraksi seiring melemahnya konsumsi dan belum pulihnya aktivitas ekonomi pasca libur panjang. Sejumlah faktor menekan kinerja pajak di bulan pertama tahun ini, mulai dari pola musiman, pergeseran belanja masyarakat, hingga dampak kebijakan fiskal. Alhasil, penerimaan pajak […]
-
Pelaporan SPT Tahunan PPh Tembus 1,15 Juta hingga Awal Februari 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat progres positif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Hingga 2 Februari 2026 pukul 06.00 WIB, jumlah SPT yang telah masuk mencapai 1.150.414 SPT. “Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 02 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.150.414 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
-
Respons Kemenkeu soal Keluhan INSA Terkait Aturan Pajak Kapal Asing
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons sikap Indonesian National Shipowners Association (INSA) terkait Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan, INSA memang telah menyampaikan hal tersebut dalam forum debottlenecking. “Secara prinsip, Ditjen Pajak mendorong optimalisasi pelaksanaan kewajiban perpajakan sektor pelayaran, termasuk atas kapal asing […]
WA only