NEWS

  • Banyak Diskon Pajak, ICOR di KEK Tembus Target Prabowo

    Banyak Diskon Pajak, ICOR di KEK Tembus Target Prabowo

    Upaya pemerintah menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) nasional mendapat dorongan positif dari kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hingga saat ini, ICOR di KEK berada di kisaran 2-4, jauh lebih rendah dibandingkan wilayah di luar KEK yang mencapai 5-6. Adapun, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka ICOR akan mencapai level 4, dari yang selama ini […]

  • Ruang Fiskal Sempit dan Swasta Tahan Ekspansi, Mimpi Purbaya Ekonomi Tumbuh 6% Tak Realistis?

    Ruang Fiskal Sempit dan Swasta Tahan Ekspansi, Mimpi Purbaya Ekonomi Tumbuh 6% Tak Realistis?

    Otoritas fiskal masih akan hadapi dua tekanan pada tahun depan: ruang fiskal yang sempit dan sektor swasta yang tampaknya masih main aman dengan menahan ekspansi. Dari sisi fiskal, penerimaan pajak yang belum maksimal akan menjadi tantangan utama. Hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak hanya sebesar Rp1.459 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu masih terkontraksi sebesar 3,8% […]

  • Kanwil DJP Blokir Rekening 107 Penanggung Pajak, Dilakukan Serentak

    Kanwil DJP Blokir Rekening 107 Penanggung Pajak, Dilakukan Serentak

    Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Utara II melakukan pemblokiran atas rekening milik 107 penanggung pajak secara serentak. Pemblokiran dilakukan oleh 8 kantor pelayanan pajak (KPP) di Kanwil DJP Sumatera Utara II dalam rangka menagih tunggakan pajak senilai Rp33,9 miliar. “Pemblokiran rekening dilakukan melalui kerja sama dengan 27 lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan PMK 61/2023 […]

  • Bos Pajak Buka Kontak Pengaduan Buat Layanan & Perilaku PNS DJP

    Bos Pajak Buka Kontak Pengaduan Buat Layanan & Perilaku PNS DJP

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto resmi membuka saluran pengaduan masyarakat terkait keseluruhan layanan perpajakan. Tidak hanya soal pengaduan pelayanan, kini pengaduan diperluas mencakup pengaduan tindak pidana di bidang perpajakan dan pengaduan kode etik, kode perilaku, serta disiplin pegawai. Ketentuan ini, Bimo tetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 sejak 28 November 2025. Dalam aturan sebelumnya, yakni […]

  • Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

    Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

    Pemerintah bakal mengatur lagi pengawasan lepatuhan wajib pajak. Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mematangkan penyusunan aturan baru terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak. Melalui Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundangundangan (HPP) III, di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, proses harmonisasi rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak kembali dilakukan. Rapat dibuka Direktur HPP […]

WhatsApp WA only