NEWS
-
Purbaya Kejar Pajak Importir Balpres, SPT Nol Semua!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya sejumlah pelaku importir pakaian bekas atau balpres ilegal yang tak pernah membayar pajak. Ia mengatakan, temuan itu ia peroleh dari hasil penelusuran kepatuhan perpajakan para pelaku importir pakaian bekas ilegal dan sering tampil di media sosial untuk menolak upayanya dalam membasmi aktivitas perdagangan thrifting. “Yang ribut-ribut di medsos […]
-
Dorong BUMN Merger, Purbaya Siapkan Insentif Pajak Berlaku Tiga Tahun
APBN RI Defisit-Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) saat jumpa pers APBNKita di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat defisit Rp479,7 triliun per akhir Oktober 2025 atau 2,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). KONTAN/Cheppy A. Muchlis/20/11/2025 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan insentif pajak […]
-
DEN: Perdagangan Karbon Jadi Pintu Masuk, Pajak Karbon Masih Dikaji
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu melihat penerapan perdagangan karbon bisa dijalankan lebih dahulu setelah rampungnya Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sementara itu, pajak karbon masih perlu kajian lebih lanjut. Dia memandang, SRUK menjadi kunci penting untuk penerapan perdagangan karbon atau Emission Trade Scheme (ETS). Sejalan sejalan dengan itu Kementerian Perindustrian disebut […]
-
Segini Sengketa Pajak Administratif yang Diselesaikan DJP pada 2024
Ditjen Pajak (DJP) telah menyelesaikan puluhan ribu sengketa pajak secara administratif atas pengajuan keberatan dan permohonan nonkeberatan sepanjang 2024. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, DJP menerima total 16.929 pengajuan keberatan dan 357.479 permohonan nonkeberatan. Dari jumlah itu, DJP melakukan penyelesaian sebanyak 14.661 surat keputusan keberatan dan 376.161 surat keputusan nonkeberatan. “Jumlah penyelesaian atas pengajuan keberatan […]
-
Pegawai Pajak Nggak Boleh Cuti Akhir Tahun!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melarang pengajuan cuti tahunan bagi pegawai di akhir tahun atau Desember 2025. Kecuali, permohonan cuti dimaksudkan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari. Hal itu tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 yang ditujukan kepada seluruh pimpinan unit mulai dari Sekretaris Ditjen Pajak, para […]
WA only