NEWS
-
Penerimaan Pajak 2026 Diramal Kurang Rp46,9 Triliun, Purbaya Mau Kerja DJP Lebih Efisien
Penerimaan pajak sampai akhir 2026 diprakirakan tidak memenuhi target Rp2.357,7 triliun. Pemerintah memproyeksikan terjadi shortfall sebesar Rp46,9 triliun. Berdasarkan Outlook Postur APBN 2026, penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun ini hanya akan mencapai Rp2.310,8 triliun. Realisasinya mencapai 98% dari target, dengan pertumbuhan seesar 20,5% (yoy) dibanding tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan otoritas […]
-
PMK 44/2026: Persyaratan Baru Menjadi Kuasa Wajib Pajak
Menteri keuangan menerbitkan peraturan baru terkait dengan kuasa di bidang perpajakan (kuasa wajib pajak), yakni PMK 44/2026. Pada saat PMK 44/2026 berlaku, yaitu 6 Juli 2026, PMK 229/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mengapa menteri keuangan menerbitkan aturan baru menyangkut persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban […]
-
Pemerintah Pertegas 3 Pihak yang Dapat Ditunjuk Jadi Kuasa Wajib Pajak
Pemerintah menerbitkan PMK 44/2026 yang merombak persyaratan untuk menjadi kuasa pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (9/7/2026). Penerbitan PMK 44/2026 ini mencabut dan menggantikan PMK 229/2014. Penggantian peraturan dilakukan karena PMK 229/2014 belum mengatur persyaratan kompetensi kuasa wajib pajak dan pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa yang merupakan […]
-
Pekerjaan Bebas Seperti Mekanik Lepas Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5%
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas memberikan asistensi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak yang berprofesi sebagai mekanik freelance pada 29 Juni 2026. Petugas pajak dari KP2KP Sambas Muhammad Hafiz Aditya menjelaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, profesi mekanik lepas dikategorikan sebagai pekerjaan bebas. “Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh […]
-
Menkeu Kaji Usulan Buruh agar Pajak JHT Diturunkan, Lihat Dampaknya ke Penerimaan
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mewakili para buruh mengajukan mengusulkan pemerintah menaikkan batas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi 0% atau setidaknya batasnya dinaikkan menjadi Rp 400 juta. Menurutnya, ambang batas Rp 50 juta yang berlaku saat ini sudah tidak lagi relevan karena masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor […]
WA only