Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dirjen Pajak Sebut Sudah Ada 59,5 Juta NIK Terintegrasi NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat sudah ada 59,5 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga saat ini. Lebih rinci terdiri dari 55,7 juta NIK dipadankan sistem Ditjen Pajak Kemenkeu dan 3,7 juta NIK dipadankan mandiri oleh wajib pajak. “Kami targetkan 72,17 juta NIK wajib pajak […]
-
Hampir Capai Target, Kemenkeu Tetap Kejar Penerimaan Pajak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, penerimaan pajak per 12 Desember 2023 sebesar Rp 1.739,84 triliun. Angka itu telah melewati target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar Rp 1.718 triliun atau 101,3 persen dari APBN. Ia menambahkan, realisasi penerimaan pajak itu pun tumbuh sebesar 7,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. “Seluruh […]
-
Kemenkeu Bidik 72,17 Juta NIK Wajib Pajak Dipadankan Jadi NPWP
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 72,17 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib pajak dapat dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemenkeu menyebutkan telah terdapat 59,5 juta NIK yang sudah dipadankan menjadi NPWP hingga kini. Jumlah itu terdiri atas 55,7 juta NIK yang dipadankan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan 3,7 juta NIK yang […]
-
Pajak Genjot Pengawasan dan Kebut Setoran di Ujung Tahun
Jakarta. Penerimaan otoritas pajak belum usai. Pemerintah masih harus mengumpulkan setoran pajak agar mencapai target atau outlook yang ditetapkan. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan pajak dari awal tahun hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp. 1.739,84 triliun atau 101,3% dari target APBN 2023 yang sebesar 1.718 triliun. Sedangkan dibandingkan outlook dalam Peraturan Presiden (Perpes) Nomor […]
-
Catat! Ini Ketentuan Pengurangan PBB dari Sri Mulyani, Bisa Sampai 100%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB), sebagai salah satu dukungan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan melunasi kewajiban PBB. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 129/2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diundangkan pada 30 November 2023. PMK No. 129/2023 tersebut menggantikan […]
Got any book recommendations?
WA only