Mindblown: a blog about philosophy.
-
Skema Opsen RUU HKPD Berpotensi Timbulkan Pungutan Pajak Ganda
Skema opsen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) berpotensi menimbulkan pungutan pajak berganda. Dengan skenario ini, wajib pajak berpotensi membayar setoran kepada dua pihak yakni pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Opsen pajak adalah pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu oleh pemerintah daerah. Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan […]
-
Industri Logam Moncer, Tumbuh 18 Persen pada Semester I/2021
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI) menyebutkan industri logam dasar bertumbuh 18 persen pada semester I/2021. Ketua APBRI Benny Lau mengatakan selama paruh pertama tahun ini menjadi momentum bagi industri baja nasional dalam meningkatkan produksi dan ekspor baja ringan. Sektor industri logam dasar mengalami pertumbuhan sebesar 18,03 persen pada semester I/2021 yang […]
-
Kemenkeu: UU Cipta Kerja Perkuat Fasilitas Kepabeanan Untuk KEK
Jakarta (ANTARA) – Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Untung Basuki mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat fasilitas kepabeanan untuk pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Jadi semakin bertambah fasilitas KEK sebagaimana dipaparkan, dengan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor untuk barang modal, penangguhan bea masuk dan tidak […]
-
Pajak Penghasilan Pasal 23, Salah Satu Pajak yang Sering Dilupakan!
Saat melakukan kegiatan jual-beli jasa, uang menjadi imbalan alat tukar atas jasa yang diberikan antara pemakai dengan pemberi jasa. Tapi tahukah kalian kalau perusahaan yang mendapatkan suatu penghasilan dari kegiatan ini harus melaporkan dan menyetorkan pajaknya kepada pemerintah! Pajak apa sih sebenarnya yang harus dilaporkan? Transaksi jual-beli jasa ini dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau singkatnya […]
-
DPR Sebut Rencana Pajak Pemerintah Tak Bisa Dimulai Sekarang!
Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak bisa diterapkan saat ini. Bahkan dalam waktu dekat juga sulit untuk diimplementasikan. Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi Golongan Karya (Golkar) Dito […]
Got any book recommendations?
WA only