NEWS
-
DJP dan BKPM Perkuat Sinergi Pajak-Investasi untuk Dorong Ekonomi Nasional
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperkuat sinergi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan mendukung investasi, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dan Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, di Gedung Chakti KPDJP, Jakarta, […]
-
Purbaya Tunda Pajak 0,5% Pedagang Online, DPR: Langkah Realistis!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 pedagang online di e-commerce sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut dinilai Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun sebagai langkah yang tepat dalam menghadapi kondisi ekonomi nasional yang tengah dalam fase pemulihan dan tetap mendukung pelaku usaha kecil. “Ini langkah pemerintah yang […]
-
Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak UMKM hingga 2029
Pemerintah memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap mendapat keringanan pajak hingga 2029. Tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk omzet sampai Rp4,8 miliar dipertahankan hanya 0,5 persen. “PPh final dipastikan sampai dengan 2029, UMKM dikenakan hanya 0,5 persen untuk omzet sampai Rp4,8 miliar,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (1/10/2025). Temukan […]
-
Kemenperin Ungkap UMKM Lokal Bayar Pajak Lebih Besar Ketimbang Perusahaan Asing
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Rizal menyoroti ketimpangan perlakuan fiskal antara pelaku usaha digital lokal dan perusahaan asing. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan UMKM dalam negeri, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan negara. Faisol menjelaskan, pelaku usaha digital lokal, termasuk UMKM yang berjualan di platform e-commerce, wajib menunaikan kewajiban pajak lebih berat. Mereka dikenakan pajak penghasilan […]
-
Insentif PPN-DTP dan Subsidi Bunga Bisa Dorong Pasar Apartemen Hingga 2026
Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) hingga 2026 diyakini menjadi angin segar bagi pasar properti yang tengah lesu, termasuk apartemen. Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyebut, kebijakan ini memberi napas lebih panjang bagi developer untuk memasarkan proyek yang sudah dibangun dengan harga lebih terjangkau. “Dengan perpanjangan PPN-DTP sampai 2026, […]
WA only