NEWS

  • Ditanya Nasib Badan Penerimaan Negara, Ini Respons Menkeu Purbaya

    Ditanya Nasib Badan Penerimaan Negara, Ini Respons Menkeu Purbaya

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan mengenai wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dikabarkan beroperasi langsung di bawah presiden. Sebagai menkeu baru, Purbaya mengatakan belum ada instruksi khusus dari PresidenPrabowo Subianto terkait dengan pembentukan BPN. Bahkan, dia mengeklaim Prabowo memberikan keleluasaan kepadanya selaku bendahara untuk mengelola keuangan negara. “Belum ada [instruksi soal […]

  • Industri Kehutanan Riau Setor Rp318,56 Miliar ke Negara lewat Pajak Bumi Bangunan

    Industri Kehutanan Riau Setor Rp318,56 Miliar ke Negara lewat Pajak Bumi Bangunan

    Industri kehutanan di Riau terus menunjukkan kontribusi positif, baik bagi perekonomian daerah maupun keberlanjutan lingkungan hidup. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau Muller Tampubolon menegaskan bahwa sektor kehutanan tidak hanya menjadi penopang ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. “Di Riau, sektor kehutanan semakin krusial karena luasnya areal hutan produksi dan […]

  • DPR Soroti Dampak Peta ZNT terhadap Kenaikan PBB di Daerah

    DPR Soroti Dampak Peta ZNT terhadap Kenaikan PBB di Daerah

    Komisi II DPR menyoroti dampak penetapan zona nilai tanah (ZNT) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap pajak bumi dan bangunan (PBB). Anggota Komisi II DPR Taufan Pawe mengatakan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) berbasis ZNT telah memicu lonjakan ketetapan PBB sebesar 300% hingga 1.000% di berbagai daerah. “Ini melahirkan permasalahan […]

  • Pajak Orang Kaya 40 Persen Dinilai Efektif Tambah Penerimaan Negara

    Pajak Orang Kaya 40 Persen Dinilai Efektif Tambah Penerimaan Negara

    Pengamat politik UIN Walisongo, Nur Syamsudin, menilai penerapan pajak penghasilan (PPh) progresif bagi kelompok orang kaya di Indonesia dapat menjadi salah satu solusi signifikan untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa harus menambah beban masyarakat kecil. Dia menuturkan bahwa sekitar 80 persen kekayaan nasional terkonsentrasi pada 1 persen kelompok masyarakat kaya. Namun, regulasi […]

  • Permohonan PKP Berisiko Rendah Kini Bisa Diajukan via Coretax

    Permohonan PKP Berisiko Rendah Kini Bisa Diajukan via Coretax

    Wajib pajak kini dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah via coretax. Permohonan itu dapat diajukan melalui modul Layanan Wajib Pajak, menu Layanan Administrasi, dan submenu Buat Permohonan Layanan Administrasi. Apabila ditelusuri, permohonan tersebut memiliki kategori sublayananAS.09-02 Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Pengajuan permohonan penetapan PKP berisiko rendah ini sesuai […]

WhatsApp WA only