NEWS
-
Penerimaan Pajak Digital Rp 58,75 Triliun, PPN PMSE Dominan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP). Direktur Jenderal Pajak Bimo […]
-
Komnas: Kebijakan Pajak Pembalut Harus Pertimbangkan Ketimpangan Ekonomi
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menanggapi polemik pajak pembalut. Komnas menegaskan kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan. “Kebijakan yang tampak berlaku sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara apabila tidak memperhitungkan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan biologis perempuan,” kata Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini saat dihubungi, […]
-
Optimalisasi pajak digital penting untuk wujudkan keadilan fiskal
Pertumbuhan ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia. Perdagangan yang sebelumnya bergantung pada toko fisik kini semakin banyak berlangsung melalui marketplace. Pembayaran tunai beralih ke transaksi elektronik, sementara jasa keuangan, investasi, hingga perdagangan lintas negara dapat dilakukan melalui berbagai platform digital. Perubahan ini bukan sekadar perkembangan teknologi, melainkan juga pergeseran struktur ekonomi yang menghadirkan tantangan […]
-
DJP Klaim PPN DTP Bikin Tiket Pesawat Nataru Lebih Terjangkau
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan bahwa insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian tiket pesawat domestik diberikan untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ketentuan mengenai insentif tersebut diatur dalam PMK 77/2026. Melalui fasilitas PPN DTP, penumpang tidak perlu menanggung PPN atas tiket pesawat yang memenuhi persyaratan sehingga biaya perjalanan diharapkan […]
-
PFII Punya Pengadilan Sendiri, Turut Tangani Sengketa Pajak
UU 6/2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) turut memuat pengaturan mengenai pengadilan khusus bernama Pengadilan PFII. Pengadilan PFII memiliki kewenangan khusus dan eksklusif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus beragam perkara, termasuk perkara terkait pemberian insentif pajak di PFII. “Pengadilan PFII memiliki kewenangan khusus dan eksklusif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, meliputi … perkara yang […]
WA only