NEWS
-
Dirjen Pajak: 463 Wajib Pajak Nakal Bakal Diperiksa, Diduga Manipulasi Data Ekspor
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan bahwa ratusan wajib pajak terindikasi melakukan berbagai skema modus penghindaran pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa setelah penelusuran lanjutan, jumlah wajib pajak yang diduga melakukan praktik tersebut meningkat menjadi 463 wajib pajak. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang diumumkan Bimo […]
-
Bos DJP Beberkan Penyebab Setoran Pajak Orang Pribadi Anjlok 12,8%
Penerimaan pajak orang pribadi dan PPh 21 mengalami penurunan pada Oktober ini. Kelompok turun 12,8% menjadi Rp 191,66 triliun per Oktober 2025. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan penurunan pajak orang pribadi dan PPh 21 ini disebabkan oleh penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). “Ini akibat adanya dampak TER di awal tahun,” kata […]
-
Dirjen Pajak Klaim Coretax Makin Baik, DPR Cecar Minta Bukti
Komisi XI DPR RI mencecar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perkembangan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) terkini. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengklaim saat ini jumlah transaksi yang diproses oleh sistem (throughput) dan waktu tunggu respons sistem (latensi) sistem Coretax rata-rata cenderung stabil. Hal ini mengindikasikan kapasitas sistem cukup memadai, […]
-
Penunggak Pajak Cicil Bayar, Rp 11,48 T Sudah Masuk Kocek Negara
Sebanyak 104 wajib pajak yang menunggak telah mencicil kewajibannya ke negara senilai Rp 11,48 triliun. Angka itu masih di bawah target Kementerian Keuangan tahun ini yang sebesar Rp 20 triliun dari 201 total pengemplang pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, total 201 wajib pajak tersebut diketahui menunggak kewajiban dengan jumlah besar. […]
-
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Ini Tanggapan Dirjen Pajak
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang pajak yang berkeadilan melalui Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang digelar di Jakarta. Fatwa tersebut dikeluarkan utamanya terkait polemik mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ramai diperbincangkan masyarakat. Berbagai daerah mencatat keluhan warga yang merasa keberatan dengan tarif baru yang dianggap tidak adil dan tidak mempertimbangkan kemampuan […]
WA only