NEWS
-
Pengusaha Ekonomi Kreatif Perlu Tahu 5 Kewajiban Pajak Badan Usaha
Kanwil DJP Jawa Timur III memberikan edukasi terkait dengan kewajiban pajak pada badan usaha berbadan hukum dalam seminar Sosialisasi dan Fasilitas Pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum bagi Pegiat Ekonomi Kreatif pada 18 November 2025. Penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Timur III Abdul Muis mengatakan UMKM, termasuk pelaku ekonomi kreatif, merupakan salah satu pilar utama […]
-
Jangan Main-Main! Purbaya Akan Periksa Pajak Pendukung Impor Balpres
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk memeriksa kepatuhan pajak para pihak yang mendukung praktik importasi pakaian bekas dalam bentuk balpres secara ilegal. Purbaya mengeklaim pihak-pihak yang mendukung impor pakaian bekas ternyata tidak mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini terbukti dengan SPT mereka yang ternyata selalu berstatus nihil tanpa ada pembayaran pajak sama sekali. “Kami […]
-
Agen Asuransi Wajib Dikukuhkan sebagai PKP, Begini Ketentuannya
Agen asuransi wajib melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP juga berlaku bagi agen asuransi yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN yang […]
-
Purbaya Geram! Banyak Importir Balpres Tak Bayar Pajak Bertahun-tahun
Menteri Keuangan Purbaya kembali mengeluarkan pernyataan keras terkait maraknya praktik impor pakaian bekas (balpres) ilegal yang merugikan kas negara. Purbaya mengatakan bahwa banyak importir pakaian bekas atau balpres ilegal yang tidak pernah membayar pajak selama bertahun-tahun. Temuan ini diperoleh dari hasil penelusuran setelah yang bersangkutan kerap berkoar-koar di media sosial menolak upaya pemerintah membasmi bisnis […]
-
Cegah Layanan yang Tak Sesuai, DJP Atur Ulang Penyampaian Pengaduan
Dirjen Pajak Pajak Bimo Wijayanto menerbitkan peraturan baru terkait dengan tata cara penyampaian pengaduan di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2025. Beleid tersebut diterbitkan untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum serta kemudahan bagi pegawai dan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. PER-21/PJ/2025 juga mengatur ulang ketentuan tata cara penyampaian pengaduan […]
WA only