NEWS
-
Di Bawah Target, Wajib Pajak Lapor SPT 2025 Capai 13,5 Juta
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan 13.593.754 wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tahun pajak 2025 hingga akhir masa pelaporan alias 31 Mei pukul 24.00 WIB. Realisasi itu berada di bawah target otoritas pajak. Direktur P2 Humas DJP Inge Diana Rismawanti merincikan, 13,5 juta pelaporan itu terdiri dari 10.962.917 wajib pajak (WP) […]
-
Pengetatan PPh Final UMKM, Jalan Tengah Hindari ‘Arisan Faktur’
Sejak medio 2018, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Nyatanya, kebijakan tersebut banyak tak tepat sasaran. Sejak tahun lalu, pemerintah sudah blak-blakan bahwa sejumlah pengusaha nakal mengakali insentif pajak murah itu lewat praktik ‘arisan faktur’: mereka memecah entitas bisnisnya menjadi beberapa perusahaan kecil agar omzetnya tetap berada di kisaran Rp400 […]
-
Nunggak Pajak Rp 300 Juta, DJP Blokir Rekening Perusahaan Energi Ini
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Semarang memblokir rekening bank milik wajib pajak sektor energi berinisial PT EFI karena kedapatan menunggak pajak. Pemblokiran ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan penagihan pajak serentak yang dikoordinasikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I di Kota Semarang sejak Mei 2026. “Ini adalah bentuk keadilan kepada wajib […]
-
Siap-Siap! Pemprov Perketat Kepatuhan Lewat Razia Pajak Kendaraan
Pemprov Banten akan melakukan razia pajak kendaraan bermotor (PKB) di seluruh wilayah provinsi pada Juni 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berly Rizki Natakusumah mengatakan razia dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. “Kami mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan tepat waktu untuk menghindari sanksi dan kendala saat pelaksanaan razia,” katanya, dikutip pada Selasa […]
-
Coret CV dan PT dari PPh Final 0,5%, DJP Klaim Aturan Baru Lebih Adil Tepat Sasaran
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meyakini bahwa perombakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM murni dilakukan demi asas keadilan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2026, pemerintah membatasi cakupan penerima fasilitas tarif PPh final 0,5% hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), PT perorangan, dan koperasi. Imbasnya, entitas berbadan hukum […]
WA only