NEWS
-
Pengamat Ingatkan Risiko Agresivitas Pajak di Tengah Peningkatan Target 2026
Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan penerimaan negara pada 2026 dinilai sarat risiko terhadap iklim usaha dan kepastian hukum. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat, menilai strategi agresif yang ditempuh DJP merupakan respons atas fiscal gap pemerintah yang kian melebar. Menurut Ariawan, indikasi tekanan fiskal terlihat dari rencana penambahan sekitar 4.000 […]
-
Tak Bisa Alasan Lagi, Purbaya: Tahun Ini Pertaruhan Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa 2026 menjadi ujian serius bagi kepemimpinannya di Kementerian Keuangan, terutama dalam mengejar target penerimaan pajak pada APBN 2026 yang dipatok lebih tinggi. Purbaya menegaskan, dirinya tidak lagi memiliki ruang untuk beralasan apabila penerimaan negara tidak tercapai pada 2026. “Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang saya masih baru. […]
-
Kelas Atas Tahan Belanja, Pajak Barang Mewah Tak Lagi Wah
Pemerintah menurunkan target Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dalam Negeri pada 2026 menjadi Rp 8,43 triliun, turun dari target 2025 yang sebesar Rp 10,78 triliun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025. Di sisi lain, target PPnBM Impor pada 2026 justru mengalami kenaikan tipis menjadi Rp 6,81 triliun dibandingkan 2025 […]
-
Lantik Empat Pejabat Pajak Baru, Menkeu Purbaya Minta Jaga Kepercayaan Publik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pejabat yang dilantik menggantikan jabatan strategis di wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Pelantikan dilaksanakan di Aula Gedung Pajak Madya, Jalan Ridwan Rais No. 7A, Jakarta, Kamis (22/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan. Pelantikan turut dihadiri Direktur Jenderal […]
-
Tak Ada Toleransi! Purbaya Ancam Sanksi Keras Pegawai Pajak yang Menyimpang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mentoleransi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pegawai pajak yang terbukti menyimpang akan dikenakan sanksi keras, mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga pemberhentian, sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegasan tersebut disampaikan Menkeu saat pelantikan empat pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak […]
WA only