NEWS
-
Lonjakan Pajak Konsumsi Ungkit Setoran Awal Tahun
Setoran pajak di awal tahun, moncer. Pajak konsumsi, berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi salah satu pendorongnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi penerimaan pajak hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp 116,2 triliun, setara 4,9% dari target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka tersebut […]
-
Tarif Ilegal, Nasib Dana Jadi Tak Pasti
Ketukan palu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu, membatalkan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Kendati melegakan sebagian pihak di satu sisi, keputusan tersebut juga diikuti serangkaian ketidakpastian baru di sisi yang lain. Dalam putusannya, enam hakim Mahkamah Agung menilai Trump telah melampaui wewenangnya dalam memberlakukan bea masuk besar-besaran dengan […]
-
Purbaya Happy! Setoran Pajak Januari Tembus Rp116,2 T, Moncer 30,7%
Pemerintah mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp172,7 triliun pada Januari 2026. Kontribusi terbesar datang dari pajak yang mencapai Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,7% (year on year (yoy). “Penerimaan pajak di Januari tumbuh dengan solid netto 30,7% pertumbuhannya. Bruto tumbuh 7% ini bagus sekali,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026) […]
-
Pajak Layanan Digital Kian Terancam
Pemerintah Indonesia menyepakati pembatasan pajak layanan digital dalam perjanjian dagang timbal balik dengan Amerika Serikat (AS). Indonesia berkomitmen tidak menerapkan pajak layanan digital yang diskriminatif terhadap perusahaan AS. Ini tertuang dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section 3 tentang Digital Trade and Technology. Pada artikel 3.1 ditegaskan, Indonesia […]
-
Menakar Dampak Pembatasan Pajak Digital Perjanjian RI-AS Terhadap Penerimaan Negara
Pemerintah Indonesia menyepakati pembatasan dalam kerja sama perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat (AS), terutama pada sektor ekonomi digital, dengan komitmen tidak menerapkan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS. Ketentuan ini tercantum dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section 3 tentang Digital […]
WA only