NEWS

  • Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Belum Cukup Dongkrak Penerimaan Pajak di 2027

    Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Belum Cukup Dongkrak Penerimaan Pajak di 2027

    Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara diperkirakan belum memberikan tambahan penerimaan pajak yang signifikan pada 2027.  Meski berpotensi memperluas akses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap data aset kripto di luar negeri, proses pertukaran, pencocokan, hingga tindak lanjut data membutuhkan waktu. Saat dikonfirmasi terkait persiapan implementasinya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan […]

  • Deteksi Gangguan Sedini Mungkin, DJP Pantau dan Evaluasi Coretax

    Deteksi Gangguan Sedini Mungkin, DJP Pantau dan Evaluasi Coretax

    Ditjen Pajak (DJP) akan meninjau kinerja sistem coretax administration system secara berkelanjutan selama program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak berlangsung. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kegiatan peninjauan bertujuan untuk mendeteksi sekaligus menangani gangguan teknis pada coretax secepat mungkin. “Apabila terjadi kendala, langkah penanganan dilakukan sesuai jenis gangguan, disertai koordinasi […]

  • Manfaatkan AI, Negara Ini Percepat VAT Refund Turis Jadi 1 Hari Kerja

    Manfaatkan AI, Negara Ini Percepat VAT Refund Turis Jadi 1 Hari Kerja

    Uni Emirat Arab (UEA) mempercepat proses pengembalian PPN (VAT refund) bagi turis asing menjadi 1 hari kerja dari sebelumnya sekitar 9 hari. Percepatan ini dilakukan melalui peluncuran sistem digital berbasis artificial intelligence (AI) di 3 bandara utama UEA. Menurut otoritas pajak (Federal Tax Authority/FTA), platform tersebut mampu menyederhanakan prosedur VAT refund, memangkas waktu tunggu, dan […]

  • Wajib Pajak yang Patuh Harus Dapat Prioritas, Pakar UI Sarankan Restitusi Pajak Berbasis Risiko

    Wajib Pajak yang Patuh Harus Dapat Prioritas, Pakar UI Sarankan Restitusi Pajak Berbasis Risiko

    Pemerintah disarankan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan restitusi pajak agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi pengawasan terhadap penerimaan negara. Pakar Kebijakan Perpajakan dan Perpajakan Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Ning Rahayu, mengatakan wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan baik seharusnya memperoleh prioritas percepatan restitusi. Sementara itu, wajib pajak […]

  • Antisipasi Lonjakan Pengajuan Pengurangan Sanksi, DJP Perkuat Coretax

    Antisipasi Lonjakan Pengajuan Pengurangan Sanksi, DJP Perkuat Coretax

    Ditjen Pajak (DJP) memperkuat kapasitas sistem coretax untuk mengantisipasi lonjakan akses wajib pajak menjelang berakhirnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 100% pada31 Desember 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas pajak terus memantau kinerja sistem dan memperkuat kapasitas jaringan coretax selama program keringanan […]

WhatsApp WA only