NEWS
-
DJP Catat 12 Juta Wajib Pajak Telah Siap Lapor SPT
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan 12,15 juta wajib pajak telah mengaktivasi akun sistem perpajakan terbaru per 19 Januari 2026 pukul 07.30 WIB. Secara rinci hingga Senin ketiga 2026, aktivasi terdiri dari wajib pajak badan sebanyak 838.663, Instansi Pemerintah 88.871, PMSE : 223, dan wajib pajak orang pribadi OP : 11.225.314 Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan […]
-
Pajak Daerah Terkumpul Rp281,8 Miliar, Disokong 3 Kontributor Utama
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menghimpun penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2025 senilai Rp281,86 miliar. Kabid Pengembangan, Monitoring, Evaluasi Bapenda Banyuasin Hero Andriady mengeklaim kinerja pajak daerah sudah melampaui target dan berasal dari 13 jenis pajak. Menurutnya, capaian positif ini turut didorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. “Capaian ini merupakan hasil […]
-
Silicon Valley Panik : Pajak Daerah 5% Mengancam Taipan Teknologi
Silicon Valley menjadi tempat lahirnya ide-ide besar dan menciptakan nilai miliaran dolar. Para raja teknologi kini dibuat gelisah oleh sebuah wacana aru yang datang bukan dari laboratorium inovasi. Bukan soal kecerdasan buatan, bukan pula tentang cip atau dominasi platform digital tapi rencana pengenaan pajak khusus untuk para miliader di California. Gagasannya terdengar sederhana, negara bagian […]
-
Sudah Ajukan Pemberitahuan NPPN, Jangan Lupa Cek Statusnya
Wajib pajak yang telah mengajukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) perlu mengecek statusnya. Pengecekan status dalam konteks ini dilakukan untuk memastikan pemberitahuan NPPN telah masuk dalam daftar fasilitas wajib pajak dan belum expired. Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan hal tersebut melalui Panduan Pemberitahuan Penggunaan NPPN. “Lanjutkan dengan pengecekan daftar fasilitas saya untuk memastikan NPPN […]
-
Kunjungan Pegawai Pajak terkait Pengawasan, Begini Ketentuannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/2025 turut mengatur ketentuan kunjungan dalam rangka pengawasan yang perlu diperhatikan, baik pegawai pajak maupun wajib pajak. Merujuk pada Pasal 4 PMK 111/2025, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan Ditjen Pajak (DJP) dalam rangka pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Salah satunya ialah kunjungan kepada wajib pajak. “Kunjungan adalah kegiatan yang […]
WA only