NEWS
-
Cuma Sebulan! Pemprov Adakan Lagi Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan
Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) meluncurkan program pembebasan sanksi denda dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor (PKB). Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Satriady Sakka mengatakan program keringanan pajak kendaraan ini hanya berlaku selama 1 bulan, mulai dari 1 hingga 30 Juni 2026. Oleh karena itu, seluruh warga Sulsel diimbau untuk segera memanfaatkan insentif pajak tersebut. “Langkah ini […]
-
Purbaya Bantah Kondisi APBN Picu Pelemahan Rupiah, Klaim Setoran Pajak Naik 22%
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah pengelolaan fiskal pemerintah menjadi sentimen negatif investor sehingga memicu pelemahan nilai tukar rupiah, yang kini sudah jatuh ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Purbaya tidak menampik adanya berbagai kalangan yang menilai rupiah yang kian terdepresiasi ini disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap APBN. Namun, dia menyebut justru kinerja pengelolaan fiskal […]
-
DJP Blokir 36 Rekening WP yang Nunggak Pajak hingga Rp17 Miliar
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku memblokir rekening milik 36 wajib pajak. Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Sekti Widihartanto mengatakanpemblokiran dilaksanakan dalam rangka menagih tunggakan pajak senilai Rp17,07 miliar. Nilai tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan yang perlu diamankan melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan berkesinambungan,” katanya, dikutip pada […]
-
Purbaya Temui S&P, Pamer Penerimaan Pajak Tumbuh 22,1%
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Komitmen tersebut menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan kepada lembaga pemeringkat global Standard & Poor’s (S&P) di tengah perhatian pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia. Purbaya mengatakan, pemerintah memanfaatkan pertemuan dengan […]
-
DJP Catat Ada Puluhan Ribu WP Terindikasi Salahgunakan PPh Final UMKM
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) mencatat terdapat 93.260 wajib pajak yang terindikasi sebagai pelaku firm splitting atau pemecahan badan usaha dalam rangka memanfaatkan PPh final UMKM. Berdasarkan catatan DJP, jumlah tersebut mencapai 17,21% dari total 542.000 wajib pajak UMKM yang terdaftar di sistem. Kondisi ini menjadi salah satu landasan penerbitan PP 20/2026 yang memuat klausul antipenyalahgunaan […]
WA only