NEWS
-
Penetapan Tersangka Pajak Sesuai SOP, PN Bogor Tolak Gugatan WP
Pengadilan Negeri (PN) Bogor menolak gugatan praperadilan yang diajukan tersangka tindak pidana pajak berinisial BMS selaku direktur dari PT IPK. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Bogor Mardiana Sari dalam Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2023/PN.Bgr memutuskan bahwa penetapan tersangka oleh Kanwil DJP Jawa Barat III terhadap BMS sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan proses penyitaan sudah […]
-
Ada Aturan Penyusutan dan Amortisasi Terbaru! Wajib Pajak Harus Tahu
Biaya penyusutan dan amortisasi merupakan salah satu pengurang penghasilan bruto yang diizinkan secara fiskal. Dalam hal ini, wajib pajak badan memiliki opsi untuk menghitung penyusutan berdasarkan standar akuntansi komersial, tetapi ketika melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan, mereka harus menerapkan penyusutan fiskal. Ketika terdapat selisih antara jumlah penyusutan fiskal dan penyusutan komersial, perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. […]
-
Bapenda Batam hadirkan Bus Interaksi Pajak untuk memudahkan pelayanan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Kepulauan Riau menghadirkan Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (Si Bijak) untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perpajakan. Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah, di Batam, Rabu, mengatakan Si Bijak dijadwalkan berkeliling pada setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Batam, agar masyarakat lebih mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat. “Jadi […]
-
Untuk Konsultan Pajak, Ada SE Baru dari PPPK Soal Laporan Tahunan
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Sekretariat Jenderal menerbitkan surat edaran baru. Surat edaran itu memuat penegasan tata cara pengisian laporan tahunan bagi konsultan pajak yang bekerja pada kantor konsultan pajak atau perusahaan. Surat edaran (SE) yang dimaksud adalah SE-4/PPPK/2023. Dengan SE ini, PPPK ingin memberikan informasi mengenai tata cara pengisian laporan tahunan bagi konsultan pajak […]
-
Pengajuan Hapus NPWP Perlu Lampirkan Dokumen Pendukung, Apa Saja?
JAKARTA, Kantor pajak bisa menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif. Penghapusan NPWP bisa dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak atau secara jabatan. Setidaknya ada 13 kondisi yang membuat NPWP bisa dihapuskan. Perinciannya bisa dilihat dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak […]
WA only