NEWS
-
DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) memberikan imbauan terbaru terkait dengan bukti potong PPh dan surat teguran dalam penerapan coretax administration system. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (5/2/2025). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan pembuatan bukti potong PPh pada aplikasi Coretax DJP dapat dilakukan melalui 3 skema. Pertama, […]
-
Cara Daftar NPWP Online 2025 di Ereg via Situs ereg.pajak.go.id/daftar
Cara daftar Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP saat ini bisa dilakukan dengan mudah secara online melalui layanan e-Registration atau Ereg. Mengacu laman pajak.go.id, NPWP adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk menjadi sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau […]
-
Masa Lapor SPT, Ditjen Pajak Imbau Karyawan Aktivasi Akun Coretax
Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengimbau penerima penghasilan atau karyawan untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax agar Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan dapat ter-prepopulated. Sistem prepopulated memungkinkan Wajib Pajak (WP) dalam mengisi SPT secara otomatis dan mengurangi adanya kesalahan pengisian. “Kami mengimbau kepada penerima penghasilan untuk segera mengaktivasi akunnya di Coretax DJP,” ujar Direktur […]
-
Penerimaan Negara dari Batu Bara, Migas, dkk Susut jadi Rp269,6 Triliun di 2024
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ESDM mencapai Rp269,6 triliun pada 2024 atau turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp299,5 triliun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penyebab PNBP tahun lalu turun yakni karena harga komoditas mineral dan batu bara di pasar global yang anjlok tahun lalu […]
-
Sri Mulyani Rilis Panduan Pemungutan Pajak untuk Kepala Daerah Se-RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan pedoman untuk pemeriksaan dan penagihan pajak daerah. Panduan ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersebut kepala daerah berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal […]
WA only