NEWS
-

Pemerintah Tahan Pajak 2026 Disambut Baik Pengusaha
Pemerintah memutuskan tidak mengenakan pajak baru pada 2026. Langkah ini dinilai memberi ruang bagi konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 50% PDB, sehingga kebijakan fiskal yang menahan beban masyarakat dinilai penting menjaga momentum pemulihan ekonomi. Namun, serikat pekerja dan pengamat fiskal menilai […]
-

Pendapatan Pajak Surplus, Negara Ini Bagi-bagi Rp 5,4 Juta ke Tiap Warganya
Pemerintah Taiwan sedang bersiap untuk meluncurkan bantuan uang tunai sebesar NT$ 10.000 atau Rp 5.415.000 (Rp 541,50 per dolar Taiwan) untuk seluruh warganya berkat surplus penerimaan pajak negara. Rencananya dana tunai ini akan dibagikan pada Oktober mendatang. Melansir Taiwan News, Sabtu (13/9/2025), keputusan ini tidak lepas dari usulan Partai Kuomintang (KMT) yang meminta kenaikan batas […]
-

Prabowo Ubah Aturan Jokowi, Badan Penerimaan Negara Masuk RKP 2025!
Presiden Prabowo Subianto melakukan pemutakhiran rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Kini, pembentukan Badan Penerimaan Negara masuk ke dalam RKP 2025. Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama. Dalam pemutakhiran itu, sejumlah […]
-

Pengamat: Shortfall Pajak Bakal Melebar, Hanya 90% dari Target APBN
Shortfall atau realisasi penerimaan pajak yang lebih rendah dari target diperkirakan melebar pada tahun ini, seiring dengan realisasi yang belum mencapai 50% sampai dengan Juli 2025. Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut shortfall penerimaan pajak sudah pasti ada tahun ini. Namun, dia memperkirakan persentasenya semakin melebar akibat realisasi penerimaan […]
-

Pajak Berisyarat, Cara DJP Edukasi Penyandang Tuli Soal Literasi Perpajakan
Penyandang disabilitas termasuk tuli berhak mendapat edukasi terkait literasi pajak. “Tanpa edukasi yang baik, wajib pajak akan kesulitan memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi yang bisa berujung pada ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja,” kata pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Eka Ardi Handoko, mengutip pajak.go.id, Minggu (14/9/2025). Guna memenuhi hak tersebut, […]
WA only