NEWS

  • Ditjen Pajak Akui Sulit Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Digital Asing

    Ditjen Pajak Akui Sulit Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Digital Asing

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengawasi kepatuhan perpajakan perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan akses data, verifikasi laporan pajak, serta keberadaan perusahaan yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Direktur Peraturan Perpajakan I, Rosmauli menyampaikan bahwa transaksi digital lintas negara tidak […]

  • MK Tegaskan Lagi Batas Kewenangan Menkeu Atur Kuasa Wajib Pajak

    MK Tegaskan Lagi Batas Kewenangan Menkeu Atur Kuasa Wajib Pajak

    Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan kembali bahwa kewenangan menteri keuangan untuk mengatur kompetensi kuasa wajib pajak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat teknis-administratif. Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Meski menolak permohonan pengujian ketentuan delegasi dalam Pasal 44E ayat (2) UU KUP s.t.d.d UU HPP, MK menyatakan pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 […]

  • Pemerintah Lakukan Pertukaran Informasi Pajak Kripto Lintas Negara Mulai 2027

    Pemerintah Lakukan Pertukaran Informasi Pajak Kripto Lintas Negara Mulai 2027

    Pemerintah Indonesia akan mulai melakukan pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Nurcholisoh Ibnu Aman mengatakan dalam agenda Taxes, Digital Economy, Cryptoassets di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026). Nurcholisoh mengatakan, Indonesia telah mengadopsi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Crypto Asset Reporting Framework […]

  • CORE Ingatkan Risiko Defisit APBN Melebar jika Target Pajak Tak Tercapai

    CORE Ingatkan Risiko Defisit APBN Melebar jika Target Pajak Tak Tercapai

    Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengingatkan risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar S mengatakan, pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak meskipun target tahun berjalan diperkirakan tidak tercapai. “Tahun 2025 […]

  • Ditjen Pajak Upayakan Restitusi Pajak Tak Semakin Perlebar Target Defisit APBN 2026

    Ditjen Pajak Upayakan Restitusi Pajak Tak Semakin Perlebar Target Defisit APBN 2026

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengupayakan agar manajemen pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi tidak menggerus target penerimaan pajak sampai akhir tahun, yang diproyeksikan hanya tercapai Rp2.310,8 triliun. Untuk diketahui, berdasarkan outlook sampai akhir 2026, penerimaan pajak diproyeksikan terkumpul hanya Rp2.310,8 triliun atau 98% dari target APBN Rp2.357,7 triliun. Terdapat potensi shortfall […]

WhatsApp WA only