NEWS
-
Program Pemutihan PBB Berakhir, Pemkot Himpun Setoran Rp16,65 Miliar
Pemkot Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung telah menghimpun penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) senilai Rp16,65 miliar hingga 30 November 2025. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Muhammad Yasin menyebut setoran PBB-P2 didongkrak oleh program pemutihan sanksi denda dan pokok pajak yang berakhir bulan lalu. Menurutnya, insentif pajak ini berhasil mendorong masyarakat melunasi kewajibannya. […]
-
Rekam Transaksi Pajak, Sejumlah Tempat Usaha Dipasangi Tapping Box
Pemkab Gunung Mas, Kalimantan Tengah telah memasang sebanyak 65 alat rekam transaksi pajak atau tapping box di sejumlah lokasi usaha, seperti hotel, wisma, restoran, dan warung makan. Sekda Gunung Mas Richard mengatakan Bapenda bekerja sama dengan bank Kalteng Cabang Kuala Kurun melakukan penyerahan sekaligus pemasangan tapping box. Dia optimistis langkah inovatif ini dapat mengoptimalkan pendapatan […]
-
Hanya Berlaku Bulan Ini! Denda atas Tunggakan Pajak 1994-2025 Dihapus
Menjelang akhir 2025, Pemkab Blitar, Jawa Timur menghapuskan denda administrasi berbagai jenis pajak daerah. Penghapusan denda diberikan atas tunggakan pajak selama 3 dekade terakhir, yakni mulai dari 1994 hingga 2025. Kepala Bapenda Kabupaten Blitar Asmaningayu Dewi Lintangsari menyebut langkah ini diambil sebagai upaya percepatan target penerimaan pajak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Pemutihan denda ini […]
-
Purbaya Ungkap Negara Rugi Rp 25 Triliun per Tahun Karena Skema Pajak Batubara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan fakta mengejutkan di balik kebijakan fiskal yang selama ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut negara menanggung kerugian hingga Rp 25 triliun per tahun akibat skema perpajakan yang berlaku setelah Undang-Undang Cipta Kerja 2020 diberlakukan. “Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan, jadi menguat status batubara […]
-
Pemerintah Atur Biaya yang Ditanggung APBN dalam Proses Aksesi ke OECD
Biaya yang terkait dengan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan ditanggung oleh APBN. Biaya proses aksesi dibayar pemerintah menggunakan APBN terhitung sejak tanggaladopsi roadmap aksesi hingga ditetapkannya Indonesia menjadi anggota OECD. “Biaya proses aksesi…terdiri atas biaya perjalanan, akomodasi, pertemuan, penyusunan dokumen dan koordinasi, komunikasi, dan biaya atas […]
WA only