NEWS
-
UMKM Dapat PPh Final 0% Hingga 2035
JAKARTA. Insentif pajak yang diberikan pemerintah khusus untuk penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya menyasar usaha besar, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini bakal mendapatkan insentif berupa pajak penghasilan (PPh) final. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12/2023 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan […]
-
Bersih-Bersih Kemenkeu, Prastowo: Ditjen Pajak dan Bea Cukai Tidak Boleh Dilemahkan
JAKARTA. Kasus Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto telah mencoreng nama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) . Oleh karena itu, ini menjadi momentum Kemenkeu untuk melakukan bersih-bersih terhadap pejabat atau pegawai nakal. Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, dengan adanya kasus tersebut akan menjadi pelajaran bagi Kemenkeu untuk terus mengamban tugas dengan semakin baik. “Kemenkeu bersih-bersih, […]
-
Negara tak boleh kalah dengan mafia pajak di Dirjen Pajak
Anggota Komisi III DPR RI Santoso menegaskan negara tidak boleh kalah dengan para mafia di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, menyusul adanya temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Tindakan itu jelas merugikan keuangan negara dan memperkaya diri mereka. Saatnya negara tidak boleh kalah dengan para mafia yang ada di […]
-
PPh Pasal 21 Pegawai di IKN Ditanggung Pemerintah Hingga 2035
Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah dan bersifat final menjadi salah satu fasilitas yang diberikan terkait dengan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) PP 12/2023, PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tertentu diberikan fasilitas. Adapun fasilitas yang dimaksud berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan […]
-
Sebanyak 134 Pegawai Ditjen Pajak Miliki Saham di 280 Perusahaan, KPK Langsung Dalami
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami profil 134 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Hal itu dilakukan setelah KPK menganalisa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap ratusan aparatur sipil negara (ASN) di Ditjen Pajak. “Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata […]