Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan fiskal memiliki peranan besar dalam industri migas.
Sri Mulyani mengatakan industri migas erat berkaitan dengan ketahanan energi suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal juga digunakan untuk mendukung sektor usaha tersebut.
“Kami memiliki kebijakan fiskal yang memberikan insentif pajak untuk produsen atau hulu, sekaligus subsidi bagi konsumen atau hilirnya,” katanya dalam The 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas 2023, Rabu (20/9/2023).
Lantaran bicara di depan investor, Sri Mulyani banyak membicarakan peran kebijakan fiskal dalam industri migas. Pasalnya, setiap kebijakan soal industri migas biasanya bakal berimplikasi pada fiskal suatu negara.
Dia mencontohkan saat pemerintah berupaya memperbaiki bentuk kontrak dalam kegiatan usaha hulu migas. Sejak puluhan tahun silam, Indonesia hanya memiliki bentuk kontrak bagi hasil cost recovery, tetapi pada 2018 juga diperkenalkan kontrak bagi hasil gross split.
Dengan adanya 2 bentuk kontrak tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat memilih bentuk kontrak yang sesuai. Kemudian, ada berbagai insentif perpajakan yang dapat dinikmati para kontraktor hulu migas.
Selain itu, berbagai perizinan untuk hulu migas kini juga sudah jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan beberapa dekade lalu.
Sri Mulyani menyebut pemerintah akan terus mendukung pengembangan industri migas. Walaupun mengalami defisit pada neraca perdagangan, sektor hulu migas di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang.
Menurutnya, migas juga masih menjadi komoditas penting di dunia. Hal itu utamanya dirasakan ketika tensi geopolitik memanas akibat perang antara Rusia dan Ukraina.
Di sisi lain, dia memandang pengembangan industri migas ke depan bakal menantang sejalan dengan kesadaran masyarakat soal energi hijau.
“Indonesia akan terus mencoba yang terbaik untuk memperbaiki iklim investasi kami, termasuk pada industri minyak dan gas,” ujarnya.
Sumber: ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply