NEWS
-
Target Pajak Penghasilan Naik, Sri Mulyani Perketat Awasi Wajib Pajak Kaya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) meningkat pada 2026, setelah diperkirakan akan terkontraksi 1 persen pada 2025. Mengutip Buku II Nota Keuangan bersama RAPBN 2026, pemerintah merencanakan target penerimaan PPh mencapai Rp 1.209,4 triliun pada 2026. Penerimaan PPh tersebut terdiri dari PPh non-migas sebesar Rp 1.154,12 triliun dan PPh […]
-
Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 5,4%, CORE Ingatkan Jangan Tambah Beban Wajib Pajak
Program-program prioritas yang dijanjikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 2026 sejalan dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dinilai berisiko menambah beban penerimaan negara jika tidak disusun secara realistis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan bahwa asumsi makro yang menjadi dasar perencanaan APBN 2026 akan sangat menentukan arah penerimaan […]
-
Sri Mulyani Cs Pakai Mesin Canggih Ini Khusus Awasi Kepatuhan Pajak
Target setoran pajak pemerintah pada 2026 meroket 13,51% dari tahun ini senilai Rp 2.076,9 triliun menjadi Rp 2.357,71 triliun. Nilai setoran pajak pada 2026 yang sebesar Rp 2.357,71 triliun itu paling besar berasal dari setoran pajak penghasilan (PPh) Rp 1.209,36 triliun atau naik dari 2025 Rp 1.051,65 triliun Lalu, yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai […]
-
Kejar Penerimaan 2026, WP Grup dan HWI Masih Jadi Prioritas Pengawasan
Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 memasang target penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas senilai Rp1.209,36 triliun. Angka ini utamanya akan ditopang oleh PPh nonmigas dengan target setoran senilai Rp1.154,12 triliun. Pemerintah dalam mengusulkan target tersebut telah mempertimbangkan kinerja penerimaan pada tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga bakal terus mendorong optimalisasi kegiatan […]
-
Wajib Pajak Masih Single, Data Unit Keluarga Diisi Apa?
Ditjen Pajak (DJP) telah memerinci ketentuan pengisian data unit keluarga (DUK) untuk kepentingan perpajakan. Perincian tersebut tercantum dalam Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025. Sesuai dengan ketentuan, DUK tersebut digunakan sebagai daftar anggota keluarga yang menjadi satu kesatuan ekonomi dengan kepala keluarga sebagai penanggung kewajiban pajak. Selain itu, DUK juga digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya penghasilan tidak […]
WA only