NEWS
-
Contoh Negara Lain, Indonesia Matangkan Pungutan Pajak Turis
Pemerintah mengaku sedang melakukan kajian terhadap kebijakan pengenaan pajak turis atau tourism tax. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pajak turis dipertimbangkan oleh pemerintah mengingat banyak negara yang juga memberlakukan pajak tersebut. “Banyak negara lain memberlakukannya berkaitan dengan aspek upaya konservasi, upaya menjaga destinasi, dan upaya untuk meningkatkan promosi,” ujar Sandi, dikutip […]
-
Kapan Tarif PPN Akan Dinaikkan Jadi 12%?
Pemerintah telah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada April 2022 yang lalu. Namun, masyarakat harus bersiap-siap. Pasalnya, tarif PPN akan dinaikkan lagi secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski begitu, Staf Ahli Menteri […]
-
Soal Rencana Kenaikan Tarif PPN Jadi 12%, Ini Kata Pemerintah
Pemerintah menegaskan amanat dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) terkait dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% akan tetap dilaksanakan. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan UU HPP mengamanatkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2025. Menurutnya, rencana […]
-
Pemerintah Turunkan Tarif Pajak bagi Pelaku Usaha Emas – Jawa Pos
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur ulang pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa terkait. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan bahwa kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023. “Pengaturan ulang ini bertujuan memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan […]
-
MIP Batubara Tetap Dikenakan PPN, IMEF: Seharusnya Tidak Perlu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pungutan iuran batubara tetap akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) meski nantinya pajak tersebut dapat direstitusi atau dikembalikan lagi kepada wajib pajak. Menanggapi hal tersebut, Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai, idealnya dalam mitra instansi pengelola (MIP) tidak diperlukan PPN mengingat penjualan batubara telah […]
WA only