Mindblown: a blog about philosophy.
-
Diskon PPN Properti Diperpanjang hingga Akhir Tahun
Jakarta: Pemerintah memperpanjang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga Desember 2021. Sebelumnya PPN DTP diberikan hingga Agustus 2021. “Ini adalah insentif agar sektor ekonominya bangkit, masyarakat juga mulai menggunakan resources-nya untuk konsumsi terutama kelompok menengah atas,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, 21 Juni 2021. Tak hanya pengembang properti, perbankan juga meminta pemerintah untuk memperpanjang relaksasi […]
-
Upaya Tekan Defisit Bikin Rakyat Menjerit
Bocornya draf Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) memicu kemarahan publik. Pasalnya, draf yang masih berbentuk rancangan ini memuat banyak rencana negara untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa yang menjadi hajat orang banyak. Tidak tanggung-tanggung, draf mengungkap rencana untuk memajaki barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa […]
-
Pro-Kontra Tarif PPN Multitarif
Jakarta, CNN Indonesia — Rencana kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Lantas apa saja keuntungan dan kekurangannya? Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan tarif PPN multitarif mungkin terlihat rumit karena pemerintah akan membeda-bedakan tarif pajak untuk setiap barang dan jasa. Dengan begitu, tarif PPN nantinya tidak […]
-
PPN Bakal Naik Jadi 12%, Ini Risiko yang Bakal Ditanggung Pemerintah
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah perlu memperhatikan skenario terburuk jik ngotot menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan bahwa memiliki simulasi dampak kenaikkan PPN, “Upah nominal akan turun dan inflasi akan sedikit turun. Ketika awal, mungkin naik, tapi mulai turun karena permintaan turun. Jadi […]
-
Revisi PP 109/2012 Berpotensi Dorong Kenaikan Rokok Ilegal
Jakarta: Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bakal mendorong kenaikan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Merujuk data resmi Gappri pada 2020, imbas kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) […]
Got any book recommendations?
WA only