Cukai Minuman Bergula Dimatangkan, Begini Rencana Skema Tarifnya

JAKARTA. Pemerintah terus mematangkan rencana pengenaan cukai minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Pelaksana di Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Boy Riansyah mengatakan cukai MBDK perlu diberlakukan untuk mengendalikan konsumsi minuman bergula pada masyarakat. Rencananya, cukai MBDK diberlakukan dengan skema tarif spesifik.

“Kami konsep tarif cukai yang akan dikenakan terhadap produk MBDK ini tergantung dari kandungan gula atau pemanisnya,” katanya, dikutip pada Senin (31/7/2023).

Boy menuturkan produk minuman dengan kadar gula atau pemanis lebih tinggi akan dikenakan tarif cukai lebih tinggi pula. Sebaliknya, minuman dengan kandungan gula atau pemanis rendah akan dikenakan tarif cukai lebih kecil.

Dia menjelaskan rencana tarif cukai spesifik tersebut sejalan dengan bahaya MBDK bagi kesehatan. Dalam hal ini, minuman dengan kandungan gula atau pemanis tinggi memiliki bahaya lebih besar terhadap kesehatan masyarakat sehingga perlu dikenakan tarif cukai tinggi.

Di sisi lain, Boy menegaskan pengenaan cukai MBDK dengan skema tarif spesifik bukan berarti pemerintah anti terhadap industri minuman berpemanis. Melalui kebijakan ini, diharapkan pelaku industri dapat beradaptasi untuk membuat produk lebih sehat.

“Tentunya tujuan ini juga baik agar memancing industri melakukan reformulasi produknya menjadi produk dengan kadar pemanis yang lebih rendah sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas,” ujarnya.

Tak Pakai Pita Cukai

Boy menambahkan cukai MBDK akan dilunasi oleh pengusaha pabrik untuk yang diproduksi di dalam negeri, pada saat akan dikeluarkan dari pabrik. Untuk produk yang diimpor, cukai dibayar pada saat dikeluarkan dari pelabuhan atau kawasan pabean.

Cara pelunasan cukai MBDK direncanakan bukan dengan memakai pita cukai, melainkan dengan metode pembayaran, baik dengan pembayaran tunai atau pembayaran berkala.

Sebagai informasi, pemerintah berencana mengenakan cukai MBDK pada 2024. Wacana pengenaan cukai MBDK sesungguhnya telah disampaikan pemerintah kepada DPR sejak awal 2020.

Sumber : ddtc.co.id