Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dukung Tarif PPN Naik, Banggar: Lubang yang Harus Ditutup Terlalu Besar
Jakarta – Pemerintah merencanakan bakal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) beberapa barang dan jasa dari 10% menjadi 12%. Rencana itu tertuang dalam draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan PPN Indonesia saat ini paling rendah […]
-
Terapkan Pajak Karbon, Pemerintah Perlu Konsultasi Publik
Pemerintah masih menyusun aturan mengenai mekanisme nilai ekonomi karbon (NEK) di Indonesia. Salah satu yang diatur yakni seperti mekanisme pungutan atau pajak karbon. Namun, untuk menjalankan kebijakan ini, pemerintah dinilai perlu melakukan konsultasi publik. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berharap pilihan mekanisme nilai ekonomi karbon dapat mengubah perilaku dan mempercepat […]
-
DPR Minta Pemerintah Lebih Kreatif Menambal Kekurangan APBN di Sektor Pajak
jpnn.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah lebih kreatif dalam menambal kekurangan APBN di sektor pajak. Setidaknya, kata dia, pemerintah jangan sampai menerapkan rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan. “Jadi tak perlu sembako dan biaya pendidikan dikenai pajak, terlebih disaat masyarakat sedang […]
-
Perusahaan Digital Banyak Kemplang Pajak, Sri Mulyani Bongkar Siasatnya
Jakarta – Pemerintah di seluruh dunia saat ini sedang mendorong penerimaan negara melalui perpajakan. Hal itu dikarenakan untuk membiayai penanganan COVID-19. Sayangnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut masih banyak perusahaan digital yang tidak taat pajak. “Seluruh dunia setelah terjadinya COVID berikhtiar untuk menaikkan penerimaan pajak, namun perusahaan-perusahaan ini mudah sekali, terutama yang digital […]
-
Ini Komoditas Hasil Pertambangan Yang Diusulkan Kena PPN
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas hasil pertambangan. Rencana ini tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bila tak ada aral melintang beleid tersebut akan segera dibahas di tahun ini. Sebab telah ditetapkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021. […]
Got any book recommendations?
WA only