NEWS
-
Pemkab Ketapang targetkan pendapatan daerah 2023 Rp 1,7 triliun
Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalbar, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, menargetkan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,708,635,572,952.00, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo. “Sumbernya terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” jelas Sekda mewakili Bupati Ketapang saat Rapat Paripurna DPRD Ketapang penyampaian […]
-
Apa Itu Pajak Progresif Kendaraan di DKI Jakarta?
Pajak progresif kendaraan diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalanan. Untuk diketahui, biaya pajak progresif sendiri berlaku untuk satu orang (perorangan) yang punya lebih dari satu mobil atau motor di alamat rumah yang sama. Dengan adanya pajak progresif, besaran tarif pajak dari kendaraan pertama, kedua, dan […]
-
Isu Transfer Pricing Jadi Perhatian DJP, Wajib Pajak Perlu Antisipasi
JAKARTA, Isu transfer pricing adalah salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan tax ratio. Pernyataan ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama pada workshop yang digelar Itjen Kemenkeu. Pada gelaran tersebut, Kepala KPP Madya Batam Achmad Amin yang turut berbagi pengalaman dalam workshop, mengatakan realisasi pajak […]
-
Menu PPS Muncul Lagi di DJP Online, Ini Alasan Ada WP Masuk Whitelist
Setelah 2 bulan berakhir, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kembali menjadi perhatian publik. Alasannya, menu PPS pada laman DJP Online yang sempat menghilang kini muncul kembali. Perihal dihapusnya menu PPS ini memang sempat memantik respons publik. Pasalnya, ada banyak wajib pajak peserta PPS yang belum sempat mengunduh Surat Keterangan (SKET/Suket) sebagai dokumen keikutsertaan PPS lewat DJP […]
-
Ramai Isu Peretasan, DJP Pastikan Sistem Keamanan Dipasang Berlapis
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan telah memiliki sistem keamanan yang memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan DJP telah memasang keamanan data secara berlapis. Apalagi, pemerintah juga tengah memproses integrasi NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi. “DJP selalu memasang keamanan data berlapis dan kami pastikan tak […]
WA only