NEWS
-
Alasan harus lapor pajak mesti terlambat
Setiap wajib pajak berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, kecuali bagi wajib pajak yang berstatus Non-Efektif (NE), yang tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT. Awal tahun, terutama sepanjang Januari hingga April, merupakan periode yang sibuk bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pelaporan pajaknya. Pelaporan ini merupakan kewajiban bagi wajib […]
-
Coretax Jalan Terus Meski Terkendala, Lapor SPT Pakai Sistem Lama
Komisi XI DPR dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyepakati Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax jalan terus meski masih ditemukan kendala. Hal itu disepakati dalam Rapat Senin (10/2) kemarin. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan implementasi Coretax akan dibarengi dengan sistem perpajakan yang lama sambil terus disempurnakan. Hal ini agar pelaksanaannya tidak […]
-
Aturan PPh Pasal 21 DTP untuk Pegawai Industri Tertentu, Unduh di Sini
Pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah DTP atas penghasilan pegawai tertentu di industri tertentu. Pemberian insentif ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK 10/2025. Pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut untuk menjaga kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Namun, insentif ini hanya berlaku untuk pegawai dari industri tertentu. Insentif diberikan untuk masa […]
-
Mengenal Coretax, Sistem Perpajakan Digital Terbaru
Pemerintah terus berinovasi dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih modern dan efisien. Salah satu terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Coretax, sistem administrasi pajak berbasis digital yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses perpajakan, termasuk pendaftaran wajib pajak (WP), pelaporan SPT Tahunan, serta pembayaran pajak. […]
-
Dirjen Pajak dan DPR Rapat Tertutup soal Coretax, Tak Mau Dibuka ke Publik
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo meminta rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR untuk membahas aplikasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan digelar tertutup. Rapat itu sendiri digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/2/2025) pagi. Awalnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membuka rapat. Kemudian, dia menawarkan kepada Suryo, apakah […]
WA only