NEWS
-
Purbaya Pastikan Rasio Utang Negara Masih Aman, Tarif Pajak Tidak Naik
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rasio utang negara yang tercatat sebesar 40,54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 masih aman. Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. “Pemerintah menegaskan meski rasio utang meningkat dari 39,81 persen terhadap PDB pada […]
-
Menkeu Purbaya Pastikan Tarif Pajak Tak Naik, Fokus Perluas Basis Penerimaan
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah demi menjaga stabilitas iklim investasi, melainkan bakal fokus memperkuat pundi-pundi penerimaan negara lewat perluasan basis perpajakan dengan menyasar ekonomi digital, shadow economy, hingga pemberantasan barang cukai ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian arah kebijakan fiskal ini di depan para legislatif. Langkah ekstransif dipilih […]
-
Cara Buat Bukti Potong Non-Resident (BPNR) di Coretax DJP
PAJAK penghasilan (PPh) tidak hanya menyasar penghasilan dari wajib pajak dalam negeri (WPDN). Lebih luas dari itu, wajib pajak luar negeri (WPLN) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia juga turut dikenakan PPh. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN dari Indonesia, UU PPh menganut 2 sistem pengenaan PPh. Pertama, pemenuhan sendiri (self assessment) kewajiban […]
-
Tax Buoyancy RI Cetak Rekor, Pengamat Ingatkan Risiko Beban Pajak Naik
JAKARTA. Kenaikan tax buoyancy Indonesia ke level tertinggi dalam sejarah memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, indikator tersebut mencerminkan membaiknya kualitas penerimaan pajak. Namun, di sisi lain, kalangan pengamat mengingatkan bahwa lonjakan tax buoyancy tidak selalu menjadi sinyal positif apabila didorong oleh intervensi otoritas pajak untuk mengejar target penerimaan. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis […]
-
Dirjen Pajak Bidik ‘Shadow Economy’, Nilainya Ribuan Triliun
Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal membidik perpajakan dari aktivitas ekonomi bayangan (shadow economy) seperti sektor informal dan ekonomi bawah tanah (underground economy), termasuk berupaya untuk membidik ekonomi ilegal. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam upaya memperluas basis perpajakan di Indonesia dan menerapkan prinsip keadilan, sektor informal juga akan dikenakan pajak. “Tentu […]
WA only