NEWS
-

Ketergantungan Fiskal Daerah Capai 70%, Bappenas Dorong Penguatan Pajak Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bappenas pun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi […]
-

Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Belum Cukup Dongkrak Penerimaan Pajak di 2027
Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara diperkirakan belum memberikan tambahan penerimaan pajak yang signifikan pada 2027. Meski berpotensi memperluas akses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap data aset kripto di luar negeri, proses pertukaran, pencocokan, hingga tindak lanjut data membutuhkan waktu. Saat dikonfirmasi terkait persiapan implementasinya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan […]
-

Berlaku Sampai November 2026, Daerah Ini Hapus Denda PBB-P2
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, menghapus sanksi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2002 hingga 2026. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno mengatakan penghapusan sanksi diberikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus […]
-

Negara Ini Rombak Aturan Pajak Warisan, Rumah Sakit Minta Pengecualian
Pemerintah Korea Selatan berencana mengubah ketentuan pengurangan pajak warisan untuk suksesi usaha (business succession deduction) dengan mengeluarkan rumah sakit dari sektor yang berhak memperoleh fasilitas tersebut. Meski demikian, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan masih mengupayakan agar pengecualian tetap berlaku bagi rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan esensial, terutama di daerah. Kementerian Kesehatan menyatakan menghormati […]
-

Cegah Pragmatisme, Pendidikan Pajak Perlu Jadi Prioritas
Founder DDTC Darussalam mendorong para pihak untuk tidak mempelajari pajak secara pragmatis sekaligus mendorong penciptaan ekosistem pendidikan kompetensi perpajakan. Darussalam mengatakan pajak seyogianya bukan hanya dipelajari secara pragmatis melalui latihan soal semata, melainkan secara substantif dan berjenjang dengan mendorong peningkatan pemahaman atas konsep, perspektif internasional, hingga teori. “Semua pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun […]
WA only