NEWS
-
Bank Dunia: Jejak Transaksi Bank Bikin Perusahaan Sulit Sembunyikan Pajak
Bank Dunia alias World Bank meyakini perluasan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan perbankan dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Menurut lembaga tersebut, semakin banyak perusahaan yang terhubung dengan sistem keuangan formal, semakin kecil peluang mereka melakukan penggelapan pajak. Temuan itu tertuang dalam laporan Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax […]
-
Edukasi Pengurus KDMP soal PPh Final 0,5%, Fiskus Adakan Kelas Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Benteng menyelenggarakan kegiatan kelas pajak bagi pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Kepulauan Selayar pada 22 Juli 2026. Kelas pajak diadakan untuk meningkatkan pemahaman pengurus koperasi perihal hak dan kewajiban pajak, khususnya pemanfaatan fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM, seperti Koperasi. […]
-
Pemda Pasang Spanduk Peringatan, Sasar WP yang Nunggak PBB Menahun
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Sumatera Selatan, gencar memasang stiker dan spanduk tanda peringatan di sejumlah objek pajak yang belum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bapenda Kota Palembang Jamiah Hariyanti mengatakan langkah tersebut dilakukan karena wajib pajak tidak kunjung melunasi tunggakan PBB-P2, padahal sudah diberikan surat peringatan. Pemasangan […]
-
DJP: Target 15,27 Juta SPT Tetap Dikejar hingga Akhir Tahun
Ditjen Pajak (DJP) terus mengingatkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan 2025 meski periode pelaporannya telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan otoritas masih berupaya mengejar target penerimaan 15,27 juta SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 hingga akhir 2026. “Walaupun waktunya sudah lewat, tetap kita ingatkan dengan harapan mereka tahun depan […]
-
PPN Transaksi Digital LN Boleh Dikreditkan Pembeli, Cek Syaratnya!
Pemanfaat barang digital dan/atau jasa digital dapat mengkreditkan PPN yang dipungut melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sepanjang memenuhi ketentuan. Merujuk PMK 49/2026, PPN yang dipungut melalui SPP-TDLN dapat dikreditkan sepanjang memenuhi 2 ketentuan. Pertama, alamat pos elektronik atau nomor telepon pemanfaat barang/jasa digital terdaftar pada administrasi DJP. Kedua, memenuhi ketentuan […]
WA only