NEWS
-

DJP Sudah Punya AI untuk Tingkatkan Akurasi Pengawasan Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) ternyata sudah memiliki teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang bisa digunakan untuk mendukung kerja petugas pajak. AI dimaksud bernama Advanced Responsive Virtual Tax Assistant yang disingkat Arvita. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, otoritas pajak menyebut Arvita telah digunakan sejak 2024. “Kehadiran Arvita mempercepat analisis, mengurangi hambatan informasi, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di […]
-

Lapor Pak Purbaya, Pedagang Baju Bekas Pilih Dikenakan Pajak Impor 10%
Pedagang pakaian bekas mengeluhkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas yang berimbas ke sulitnya mendapatkan barang yang akan dijual di dalam negeri. Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia WR Rahasdikin mengatakan pihaknya siap membayar pajak jika pemerintah berlaku adil yakni memperbolehkan para pedagang untuk menjual pakaian bekas. Ia menyinggung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam hal ini Menteri Keuangan […]
-

DJP Bakal Dorong Pembayaran Pajak via QRIS, Sistemnya Sudah Siap?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat modernisasi layanan pembayaran pajak melalui pengembangan kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 2023 yang menyoroti perlunya peningkatan pada indikator pembayaran elektronik. Sebagai tahap awal, Ditjen Pajak telah menyusun kajian […]
-

Pekerja Bebas Dongkrak Setoran PPh Orang Pribadi
Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tercatat melesat 41% mencapai Rp 17,87 triliun JAKARTA. Di tengah seretnya penerimaan pajak, ada salah satu jenis penerimaan pajak yang justru meningkat signifikan. Lonjakan ini setidaknya membantu kontraksi penerimaan pajak tak lebih dalam. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan badi mencapai Rp 17,87 triliun (Kemkeu) mencatat, realisasi penerimaan dari jenis […]
-

Pedagang Sebut Baju Impor Bekas Pernah Dipajaki, Kini Minta Diberlakukan Lagi
Pedagang mengatakan pakaian impor bekas pernah dikenakan pajak oleh pemerintah. Ketentuan itu pernah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, namun aturan itu telah dicabut. Berkaca dengan historis tersebut, Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia WR Rahasdikin mengatakan pedagang ingin aturan […]
WA only