NEWS
-
Otoritas Bantah Kejar Pajak atas Sewa Properti
Beredar kabar bahwa pemerintah akan mengejar seluruh pemilik rumah kontrakan atau properti yang disewakan sebagai sarana pajak pada 2027. Namun Direktoran Jenderan Pajak (DJP) Kementrian Keuangan membantah kabar tersebut. Adapun isu pemungutan pajak tersebut muncul dalam Forum Komunikasi Publik Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2027. Namun, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dam Hubungan Masyarakat […]
-
Bea Cukai Perkuat Patroli Perbatasan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat pengawasan laut di wilayah perbatasan timur Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan dan menjaga kelancaran perdagangan dan penerimaan negara. Purbaya meninjau langsung Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (7/8). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat kesiapan armada patroli dan fasilitas PSO Bea […]
-
Beban Pajak Properti akan Bertambah
Rencana Pemerintah memperluas basis penerimaan pajak pada 2027 berpotensi menekan minat masyarakat membeli properti sebagai instrumen investasi. Tambahan beban pajak dapat membuat investor menghitung ulang tingkat keuntungan, terutama dari properti yang mengandalkan pendapatan sewa. Pemerintah berencana memperluas basis pajak dengan menyasar pemilik lebih dari satu rumah yang memperoleh pendapatan sewa. Kebijakan ini dilakukan tanpa menaikkan […]
-
Dorong Kepatuhan, Perizinan Usaha Kelautan Kini Terintegrasi KSWP
Perizinan usaha di sektor kelautan dan perikanan kini terintegrasi dengan layanan konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Integrasi ini menjadi bagian dari kerja sama antara Ditjen Pajak (DJP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian […]
-
Purbaya Relakan Potensi Pajak Rp 500 Triliun Demi Percepat Konsolidasi BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan potensi pajak yang muncul dari rangkaian konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) dapat mencapai sekitar Rp 500 triliun. Namun, pemerintah memutuskan memberikan fasilitas pembebasan pajak selama tiga tahun guna mendukung percepatan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah pengelolaan Danantara. Kebijakan tersebut disampaikan Purbaya usai bertemu Kepala Badan Pengelola (BP) […]
WA only