NEWS
-
Hadapi Shortfall Penerimaan, Dirjen Pajak Sisir Wajib Pajak Potensial
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi potensi shortfall penerimaan pajak tahun ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya kini mengubah strategi pengawasan dan pengumpulan pajak dengan fokus pada wajib pajak yang memiliki potensi kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menerapkan pendekatan micro management dalam […]
-
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 10,21 T, Kripto Sumbang Rp 621,3 M
Pemerintah menghimpun pajak senilai Rp 10,21 triliun dari sektor usaha ekonomi digital sepanjang Januari hingga September 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli mengatakan, realisasi penerimaan tersebut menunjukkan sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia. Secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) […]
-
Menkeu Purbaya Tarik Pajak Pinjol Hingga Bitcoin Cs Rp42,53 Triliun per September 2025
Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp42,53 triliun terus hingga 30 September 2025. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp42,53 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan. Pertama, Pajak […]
-
WP Meninggal Dunia, Begini Cara Penghapusan NPWP-nya
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan ahli waris selaku wakil dari wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP untuk orang pribadi yang sudah meninggal dunia. Ketentuan itu berlaku dalam hal wajib pajak yang wafat tidak meninggalkan warisan atau warisannya sudah selesai dibagikan. DJP menerangkan prosedur pengajuan penghapusan NPWP dapat dilakukan secara online melalui coretax system. “Wakil wajib […]
-
DJP ingatkan UMKM tidak akali bisnis demi insentif pajak
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengingatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak memecah bisnis hanya demi tetap menikmati insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen. Menurut dia, insentif tersebut diberikan untuk mendukung pelaku UMKM yang sedang bertumbuh, bukan untuk pelaku usaha besar yang seharusnya sudah masuk ke skema perpajakan […]
WA only