NEWS
-
Adakan Kelas Pajak, KPP Ulas Tata Cara Ajukan NPPN Via Coretax
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung menggelar kelas pajak daring bertema Tata Cara Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) melalui Coretax DJP pada 26 November 2025. Dalam kegiatan itu, KPP menugaskan 2 penyuluh pajak, yaitu Mohammad Aden danMuhammad Najib Amrullah. Adapun kelas pajak ini diikuti oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha […]
-
Insentif Pajak DTP Kini Bukan Belanja Perpajakan, Begini Sebabnya
Insentif PPh serta PPN dan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) kini tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan. Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan 2024, insentif pajak berupa fasilitas DTP tidak lagi dikategorikan sebagai belanja perpajakan sesuai dengan PMK 122/2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PSAP) 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. “Namun demikian, kebijakan dalam bentuk ini […]
-
SP2DK Diperkuat, Pengawasan Kian Ketat
Pemerintah menaikkan tingkatan pengaturan Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan (SP2DK). Semula, SP2DK hanya diatur melalui surat edaran internal. Kini, SP2DK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Langkah ini menandai ambisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertebal fondasi hukum salah satu senjata utama pengawasan kepatuhan, sekaligus memperluas jangkauan bidikannya. Selama ini, SP2DK hanya […]
-
Dirjen Pajak Buka-Bukaan Soal Risiko Kalau WP Tak Aktivasi Coretax
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto kembali membeberkan konsekuensi yang bakal dialami wajib pajak kalau tak kunjung melakukan aktivasi coretax system. Topik soal coretax ternyata masih menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (9/1/2025). Dalam keterangan lisan, Bimo mengingatkan bahwa seluruh pelayanan administrasi perpajakan kini dilaksanakan sepenuhnya melalui coretax system. Karenanya, wajib pajak perlu […]
-
Respons Resmi Ditjen Pajak terkait OTT KPK di Lingkungan DJP
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan keterangan tertulis mengenai penetapan tersangka oleh KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli menegaskan bahwa DJP menghormati dan mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Saat ini, diketahui ada 5 tersangka, di mana 3 orang di antaranya […]
WA only