Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jangan Lupa, Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan Kirim Laporan ke DJP
Melalui PMK 83/2021, masa pemberlakuan insentif pajak penghasilan (PPh) atas sumbangan penanganan Covid-19 dalam PP 29/2020 diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Penyelenggara pengumpulan sumbangan harus menyampaikan laporan kepada Ditjen Pajak (DJP). Sesuai dengan PP 29/2020, penyelenggara pengumpulan sumbangan meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lembaga penyelenggara pengumpulan sumbangan. Adapun […]
-
Pengusaha Respons Insentif Fiskal yang Diumumkan Airlangga
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberi insentif fiskal pada dunia usaha selama pemberlakuan PPKM Level IV. Salah satunya yaitu menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa toko atau outlet di Pusat Perbelanjaan atau mal untuk masa pajak Juni-Agustus 2021. Kebijakan tersebut diapresiasi Ketua Umum oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat […]
-
Penghitungan dan Pelaporan Pajak di Masa Depan, Siapkah Kita?
DIGITALISASI, teknologi, dan data saat ini tidak lagi menjadi kata yang asing di telinga kita. Pesatnya perkembangan teknologi memaksa kita untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Perubahan proses bisnis yang makin kompleks dan tuntutan masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam dunia usaha telah membuat pelaporan pajak menjadi tidak […]
-
Bansos Ditambah Selama PPKM Level 4, Sudah Dapat Belum?
JAKARTA – Pemerintah terus mengeluarkan sejumlah bantuan berupa bansos maupun insentif dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan berbagai program tambahan kepada masyarakat, UMKM dan dunia usaha, terutama pada masa penerapan PPKM Level 4 ini. Beberapa bantuan tambahan untuk masyarakat tersebut disalurkan melalui program-program kartu Sembako sebesar untuk 18,8 juta KPM. Kartu Sembako PPKM untuk […]
-
Restoran di Kobar jadi contoh terapkan alat perekam transaksi pajak
Ini menunjukkan bahwa Pemkab Kobar terus berupaya keras dalam mewujudkan otonomi daerah mandiri Pangkalan Bun – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah Molta Dena menyatakan bahwa alat perekaman pajak restoran secara daring yang digagas pihaknya dan telah diluncurkan Bupati Nurhidayah, sudah mulai diterapkan kepada belasan rumah makan dan restoran di wilayah […]
Got any book recommendations?
WA only