NEWS
-
Beban Hidup Makin berat, DPR Singgung Rencana Amplop Kondangan Bakal Kena Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkesan panik saat menjalankan tugas, mengumpulkan pajak yang ditargetkan bisa Rp2.189,3 triliun pada tahun ini. Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi PDIP, Mufti Anam menyoroti, banyaknya produk yang dikembangkan wong cilik, dikenai pajak. Dampaknya, bisnis rakyat kecil menjadi sulit berkembang. Dia bahkan mendengar adanya wacana, amplop kondangan bakal […]
-
Pasar Kripto Sedang Bergairah, Pajak Siap Menadah
Instrumen investasi alternatif semakin diminati. Salah satunya aset kripto. Berdasarkan data coinmar- ketcap.com pada Rabu (23/7) pukul 21.16 WIB, nilai kapita- lisasi pasar atau market caps aset kripto sudah tembus US$ 3,86 triliun, melonjak dibanding hari pertama tahun 2025 yang masih US$ 3,26 triliun. Pada waktu yang sama, nilai perdagangan aset kripto global juga sudah […]
-
WP Punya Hak Bayar Pajak Tak Lebih dari yang Terutang, Ini Kata Bimo
Piagam wajib pajak (taxpayers charter) memuat hak wajib pajak untuk membayar pajak tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan hak wajib pajak tersebut menegaskan bahwa jumlah pajak yang dibayar dan jumlah pajak yang terutang harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan di bawahnya. “Sudah jelas bahwa dalam beberapa case terjadi dispute […]
-
Bos DJP Tak Akan Toleransi Gratifikasi di Ditjen Pajak: Sekecil Apapun
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan dirinya tak menoleransi gratifikasi yang dilakukan anak buahnya, sekecil apa pun. Ini sejalan dengan diresmikannya Taxpayers’ Charter yang berisi 8 hak dan 8 kewajiban wajib pajak. Khusus pada hak nomor 4 disebutkan tentang hak membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang. Bimo memahami bahwa selama ini masih terjadi sengketa perpajakan, termasuk […]
-
DJP revisi aturan pajak kripto
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merevisi peraturan mengenai pemungutan pajak atas transaksi aset kripto. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pajak kripto sebelumnya dipungut sebagai bagian dari komoditas. Dalam aturan baru nantinya, pajak kripto akan dialihkan menjadi instrumen keuangan. “Dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian dari komoditas, kemudian ketika dia beralih kepada instrumen […]
WA only