NEWS
-
Pemerintah Putuskan Insentif Pajak Karyawan Berlanjut di 2027
Pemerintah berencana melanjutkan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan tersebut menjadi salah satu program yang akan dilanjutkan pemerintah pada tahun depan. “Terkait dengan pengurangan PPh Pasal 21 yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji […]
-
Wacana PTKP dan PPh 21 DTP Belum Cukup, PPN Perlu Turun Jadi 8%
Wacana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan memperluas insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) belum cukup untuk menggankat kesejahteraan hidup masyarakat yang masih tertekan. Maklum, pemerintah belum mengubah besaran PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun selama satu dekade. Sementara itu, insentif PPh 21 DTP yang sebelumnya terbatas pada sektor padat karya […]
-
Menunggak Pajak Bisa Berujung Penyanderaan, Ini Penjelasannya
Kegiatan penagihan pajak oleh Ditjen Pajak (DJP) bisa berujung pada penyanderaan atau gijzeling. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Timon Pieter mengatakan penyanderaan bisa dilaksanakan hanya terhadap penanggung pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, penyanderaan tidak bisa dilaksanakan terhadap semua penanggung pajak. “Tidak semua penanggung pajak yang mempunyai utang pajak kemudian bisa disandera. Ada persyaratan […]
-
Mulai 2027, Semua Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta Ditanggung Pemerintah!
Presiden Prabowo Subianto akan memperluas insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP) pada 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan ini diperoleh dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (30/9/2026). Menurut Airlangga, secara skema insentif pajak ini akan dilaksanakan […]
-
Aset di Luar Negeri, DJP Bisa Minta Bantuan Negara Mitra Tagih Pajak
Ditjen Pajak (DJP) dapat meminta bantuan kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk menagih utang pajak apabila aset penanggung pajak berada di luar negeri. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Timon Pieter mengatakan mekanisme bantuan penagihan pajak dengan negara atau yurisdiksi mitra telah diatur dalam PMK 61/2023. Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan seiring dengan makin kompleksnya aktivitas […]
WA only