NEWS
-

PMK 55/2026 Wajibkan Konsultan Pajak Laporkan Perincian Jasa
JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 mewajibkan konsultan pajak untuk menyampaikan lebih banyak informasi terkait dengan jasa konsultasi pajaknya dalam laporan tahunan. Laporan tahunan wajib disampaikan oleh para konsultan pajak secara elektronik paling lambat pada 30 April tahun berikutnya. “Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap dan benar paling lambat tanggal […]
-

Purbaya Sebut Ruang Fiskal Masih Lebar, Penerimaan Pajak Tumbuh Hampir 30%
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan ruang fiskal pemerintah masih terbuka lebar seiring dengan kuatnya kinerja penerimaan negara hingga Juli 2026. Purbaya menyebut, penerimaan perpajakan hingga akhir Juli tumbuh hampir 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kondisi penerimaan negara masih kuat, bukan melemah seperti anggapan yang berkembang. “Tax collection kita sampai dengan akhir […]
-

Banggar DPR Naikkan Target Penerimaan Pajak Rp 2 Triliun pada 2027
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menaikkan target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menjadi Rp 2.593,4 triliun. Target tersebut mengalami peningkatan Rp 2 triliun jika dibandingkan dengan target dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 2.591, 4 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga mengerek target penerimaan kepabeanan dan cukai dari Rp […]
-

Pemkot Luncurkan Sistem Baru, Pantau Pembayaran dan Pengawasan Pajak
Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, meluncurkan aplikasi Gerakan Unggul Real Time Integrasi Data dan Monitoring Pembayaran Pajak (Gurindam Pay) dalam rangka mendigitalkan pembayaran dan pengawasan pajak daerah. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan wajib pajak kini bisa melakukan pembayaran dengan lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor. Sementara itu, pemkot dapat memperoleh data pembayaran […]
-

2025-2026, Kasus Korupsi Pajak Terungkap di Tengah Reformasi Pajak Ala Purbaya-Bimo
Sepanjang 2025-2026, Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terungkap dan menyeret pegawai pajak sebagai tersangka. Hal ini disebut merupakan upaya bersih-bersih Purbaya dan Bimo ditubuh DJP Kemenkeu untuk menghindari kebocoran. Hasilnya deretan kasus tersebut kembali menyoroti persoalan […]
WA only