NEWS
-
Fiskus Edukasi Instansi Pemerintah, Ingatkan Soal Deposit Pajak
Kanwil DJP Jawa Tengah II bersama KPP Pratama Surakarta dan KPP Pratama Karanganyar mengadakan edukasi kepada wajib pajak instansi pemerintah secara daring pada 26 Agustus 2026. Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jawa Tengah II Nur Tedjo Purnomo mengatakan bahwa edukasi tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah di wilayah eks Karesidenan Surakarta. “Diharapkan […]
-
Targetkan Tax Collection Bisa Sampai 12%-13%, Begini Strategi Purbaya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan strategi utama dalam menjaga kredibilitas fiskal ialah memperbaiki kinerja pengumpulan pajak serta memangkas belanja yang tidak produktif dan dianggap berlebihan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perbaikan pengumpulan pajak menjadi strategi penting untuk memperkuat fiskal dalam jangka panjang. “Satu cara yang harus saya tempuh, yaitu memperbaiki kinerja pajak maupun bea cukai […]
-
Dari Inflasi Hingga Insentif Pajak, Ini 6 Output Kegiatan Prioritas DJSEF pada 2027
Jakarta. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan menyiapkan enam output kegiatan prioritas nasional pada 2027 sebagai bagian dari strategi memperkuat kebijakan fiskal dalam menghadapi transformasi ekonomi. “Berbagai agenda tersebut akan diarahkan untuk mendukung stabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ferry Ardiyanto, […]
-
DJP Ajukan Anggaran Rp6,271 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengawasan Pajak Digital hingga Kejar Wajib Pajak Kaya
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajukan pagu anggaran sebesar Rp6,271 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pengamanan penerimaan pajak, penguatan sistem teknologi informasi, hingga pengawasan aktivitas ekonomi digital dan wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi. Usulan anggaran tersebut disampaikan Direktur Jendral Pajak, Bimo Wijiyanto, dalam rapat kerja bersama […]
-
Mulai 10 September, DJP Perluas Pemajakan Transaksi Digital Luar Negeri
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memperluas pemajakan atas transaksi digital yang melibatkan pelaku usaha atau platform digital luar negeri. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perluasan tersebut dilakukan melalui mekanisme Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang akan mulai berlaku pada 10 September 2026. “Dalam jangka waktu tidak […]
WA only