NEWS
-
DJP Awasi WP Belum Terdaftar yang Masuk Daftar Sasaran Ekstensifikasi
Ditjen Pajak (DJP) dapat melakukan pengawasan terhadap wajib pajak (WP) yang belum terdaftar dan masuk dalam daftar sasaran ekstensifikasi. Ketentuan tersebut diatur dalam PMK 111/2025 serta petunjuk pelaksanaannya melalui SE-8/PJ/2026. Berdasarkan SE-8/PJ/2026, pengawasan terhadap WP belum terdaftar dilakukan melalui kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) dalam rangka ekstensifikasi. Adapun WP yang dapat menjadi sasaran pengawasan meliputi […]
-
PPh Belum Disetor, Notaris Tak Boleh Teken Akta Tanah
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja menggelar sosialisasi kewajiban perpajakan bagi 54 orang anggota Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Buleleng pada 23 Juli 2026. Kepala KPP Pratama Singaraja Farilla Darmadi mengatakan notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan mitra strategis pemerintah sekaligus garda terdepan dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan. “Kepercayaan […]
-
KAI Group Setor Pajak Rp6,98 Triliun pada 2025, Melonjak 66% | Transportasi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Group menyetor pajak dan penerimaan negara senilai Rp6,98 triliun sepanjang 2025, meningkat 66,05 persen dibandingkan kontribusi sebesar Rp4,20 triliun pada 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas bisnis perusahaan beserta seluruh entitas anak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah. Kontribusi Rp6,98 triliun tersebut berasal dari berbagai komponen, meliputi […]
-
DJP Sudah Terima 13,94 Juta SPT, Mayoritas Disampaikan via Coretax
Ditjen Pajak (DJP) hingga saat ini telah menerima 13,94 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025. Mayoritas SPT tersebut disampaikan wajib pajak melalui coretax system. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan sebanyak 13,90 juta SPT disampaikan langsung melalui portal coretax. Adapun sisanya adalah SPT yang dilaporkan melalui kanal lain, seperti coretax form, aplikasi […]
-
Purbaya Ultimatum Peserta Tax Amnesty, Pemeriksaan Pajak Diperketat Mulai 2027
Pemerintah memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak peserta program tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum memenuhi komitmen repatriasi aset maupun pengungkapan harta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kesempatan hingga akhir 2026 menjadi batas waktu terakhir bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebelum pemerintah memperketat penegakan kepatuhan perpajakan mulai 2027. Menurut Purbaya, […]
WA only