NEWS
-
Kelabui Negara Rp16,31 M, Ditjen Pajak Sita Aset Pengusaha Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyita aset berupa tanah maupun bangunan di Depok, Jawa Barat milik tersangka kasus penipuan penerbitan faktur Pajak berinisial AFW dari PT FNB. Berdasarkan hasil laporan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kanwil DJP Jakarta Barat, nilai pasar wajar atas objek penilaian berupa tanah dan/atau bangunan milik tersangka AFW tersebut […]
-
DJP Temukan ‘Desa’ Pembuat Faktur Pajak Palsu! Negara Rugi Miliaran
Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim telah menangkap sejumlah wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak palsu dan merugikan negara hingga Rp180 miliar. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menilai banyak wajib pajak problematik yang melakukan tindak pidana dengan cara menerbitkan faktur fiktif untuk mendapatkan restitusi. Adapun modus ini juga dikenal dengan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS). “Kami […]
-
Tahapan dan Cara Aktivasi Akun Coretax DJP & Pengajuan Kode Otorisasi
Jelang pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT Tahunan), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui sistem Coretax DJP. Agar dapat menggunakan seluruh fitur layanan perpajakan, wajib pajak perlu melakukan aktivasi akun Coretax terlebih dahulu, dilanjutkan dengan permohonan kode otorisasi. Aktivasi akun Coretax dapat dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib […]
-
Aktivasi Coretax DJP Capai 12,21 Juta Wajib Pajak hingga 20 Januari 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan progres aktivasi akun Coretax DJP terus meningkat. Hingga 20 Januari 2026 pukul 15.40 WIB, jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP tercatat mencapai 12.213.336 Wajib Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli merinci, mayoritas aktivasi dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. “Jumlah […]
-
Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP OPPT, Begini Penghitungannya
Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau biasa disebut dengan wajib pajak OPPT dapat membayar angsuran PPh Pasal 25 dengan tarif 0,75% dari omzet setiap bulan sebagaimana diatur dalam PMK 81/2024. Wajib pajak OPPT adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 […]
WA only