NEWS
-
Pajak Transaksi Digital Luar Negeri Berlaku, Potensi Penerimaan Rp 1 Triliun
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital luar negeri mencapai sekitar Rp 1 triliun. Angka tersebut berasal dari transaksi yang tercatat melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, sejak sistem tersebut mulai diterapkan pada 25 September […]
-
Pemerintah Menebar Lagi Diskon atas Sanksi Pajak
Beban wajib pajak bisa sedikit lebih ringan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberikan pengurangan sanksi administratif hingga 100% bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Mirip sunset policy di 2008 dan reinventing policy di 2015 silam, kebijakan ini juga memberikan keringanan sanksi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. […]
-
Coretax Berhasil Perluas Basis Pajak Indonesia Hingga Dua Juta
Sistem administrasi perpajakan Coretax telah membantu memperluas basis pajak Indonesia sekitar dua juta. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman. Sistem yang diluncurkan pada Januari 2025 itu mengintegrasikan layanan pendaftaran, faktur pajak, pembayaran, hingga pelaporan dalam satu platform. “Coretax telah membantu kami memperluas basis pajak sekitar dua juta,” kata Nurkholisoh dalam sambutannya […]
-
DJP Rilis Panduan Coretax untuk WP Migas
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Buku Panduan Coretax bagi Wajib Pajak Badan Migas. Sesuai dengan judulnya, buku tersebut merupakan petunjuk penggunaan coretax untuk wajib pajak badan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi (migas). Wajib pajak bisa mengunduh panduan tersebut melalui tautan berikut. “Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi coretax khususnya terkait Buku Panduan […]
-
Pemerintah Prioritaskan WP Bayar Utang Pokok Pajak
Pemerintah mengubah skema penyelesaian kewajiban utang pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026. melalui beleid tersebut, pembayaran utang pajak kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang sebelum sanksi administratif. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, […]
WA only