NEWS
-

Dirjen Pajak Bidik ‘Shadow Economy’, Nilainya Ribuan Triliun
Jakarta. Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal membidik perpajakan dari aktivitas ekonomi bayangan (shadow economy) seperti sektor informal dan ekonomi bawah tanah (underground economy), termasuk berupaya untuk membidik ekonomi ilegal. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam upaya memperluas basis perpajakan di Indonesia dan menerapkan prinsip keadilan, sektor informal juga akan dikenakan pajak. […]
-

Kejar Tax Ratio 15% PDB, Kantor Pajak Andalkan Coretax hingga AI
Jakarta. Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mengintensifikasikan penggunaan Coretax untuk mencapai target rasio perpajakan (tax ratio) hingga 15% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2029. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan untuk mencapai target tax ratio 15% dari PDB, pihaknya akan berfokus menggunakan Coretax dan rencananya akan digunakan menjadi sistem inti administrasi […]
-

Menkeu Purbaya pastikan tak naikkan tarif pajak
Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah, sebaliknya memfokuskan strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis perpajakan. “Mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata […]
-

DJP Tunggu Restu Purbaya soal Evaluasi Pajak JHT
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait evaluasi kebijakan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Saat ini, pembahasan mengenai skema tersebut masih berlangsung di lingkungan pemerintah. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan evaluasi pajak JHT masih berjalan. Menurut Bimo, DJP telah menyerahkan berbagai […]
-

Khawatir Ikut Sensus Ekonomi karena Pajak? Ini Penegasan dari BPS
JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) kembali meminta masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan penggunaan data Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh data individu yang diterima BPS pada Sensus Ekonomi 2026 digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk kepentingan perpajakan. “Kami mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu […]
WA only