NEWS
-
Pemda Kaji Penghapusan Piutang PBB-P2 Berusia Lebih dari 10 Tahun
Pemkab Kudus, Jawa Tengah berencana menghapus sebagian piutang PBB-P2 yang berusia lebih dari 10 tahun. Langkah tersebut dipertimbangkan karena banyak tunggakan lama yang sulit diverifikasi kebenarannya. Plt Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kudus Mohammad Fahmy Widhi Atmaji mengatakan total tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Kudus kini mencapai Rp40,3 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi tunggakan pajak sejak 1995. […]
-
Tunggak Pajak Rp16,6 Miliar, Aset Perusahaan Akhirnya Disita DJP
Tim Penagihan KPP Madya Karawang didampingi Tim Kanwil DJP Jawa Barat II melakukan tindakan penyitaan terhadap aset milik wajib pajak badan PT A yang berlokasi di Kabupaten Karawang pada 25 Mei 2026. Kepala KPP Madya Karawang Melki Ferdian mengatakan kantor pajak sebelumnya telah beberapa kali melakukan upaya persuasif, tetapi penanggung pajak tak kunjung melunasi tunggakan […]
-
Warga Jakarta Bisa Nikmati Potongan PBB-P2 7,5% Sampai 31 Juli 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa potongan 7,5% untuk tahun pajak 2026. Insentif ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Potongan tersebut diberikan secara otomatis saat pembayaran. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan atau melakukan proses administrasi […]
-
Rencana Tarik 64 Juta UMKM ke Sistem Pajak Formal, Bidik Tax Ratio 13%
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai implementasi Government Technology (GovTech) berpotensi memperluas basis pajak. Sistem ini dapat menarik jutaan pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Menurut Luhut, integrasi data antar kementerian dan lembaga yang tengah dilakukan pemerintah akan memudahkan identifikasi UMKM yang selama ini belum tercatat dalam ekosistem perpajakan. Saat […]
-
Aturan PPh Final Direvisi, Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Tetap Berlaku
Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 20/2026 tidak berdampak terhadap fasilitas omzet tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan skema PPh final UMKM. Sebab, fasilitas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta bagi wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam UU PPh dan penerbitan PP 20/2026 tidak mengubah ketentuan pemberian fasilitas omzet tidak kena […]
WA only