NEWS
-
Ditjen Pajak Atur Pajak Emas di Bank Bulion, Segini Potensi Penerimaannya!
Pemerintah resmi menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha bulion. PMK tersebut adalah PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025, yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong penerimaan negara. Menurutnya, […]
-
Deposit Pajak Tiba-Tiba Melonjak 1.300%, Bos DJP Tak Khawatir
Deposit pajak mengalami peningkatan setoran, membuat penerimaan komponen pajak lainnya ikut meroket pada tahun ini, mencapai 1.300% dari target 2025. Di daerah, peningkatan deposit pajak ini berpotensi menimbulkan kendala. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui, deposit pajak mengalami peningkatan saat ini. Namun, ia menegaskan, layanan itu sebetulnya memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menyetorkan kewajiban […]
-
Apkasindo dan Ditjen Pajak Riau Gelar Sosialisasi Pajak untuk Petani Sawit
Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Provinsi Riau bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menggelar workshop sosialisasi perpajakan bagi petani sawit. Kegiatan bertajuk “Kiat Sukses Pengelolaan Perpajakan pada Perkebunan Sawit Rakyat” ini berlangsung di Bagan Batu, Selasa (29/07/2025). Sekretaris Jenderal DPP Apaksindo Rino […]
-
Sri Mulyani Terapkan Aturan Baru Pajak Emas Jumat Besok, Ini Isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberlakukan aturan baru pajak emas mulai Jumat (1/8) besok. Aturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/ Atau Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas dan/atau Batu Permata […]
-
Bos DJP Ungkap Manfaat Digital ID & Payment ID, Wajib Pajak Siap-Siap!
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan perihal penyelarasan data wajib pajak, berupa NIK dan NPWP, dengan Digital ID. Penyelarasan ini ditandai dengan penyerahan data penduduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun, dikutip dari Permendagri No. 72 Tahun 2022, Digital ID adalah KTP-el berbentuk digital […]
WA only