MANADO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara akan menggenjot realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2019 untuk mencapai target yang dibidik pada tahun ini.
Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) F.N. Rumondor mengungkapkan total penerimaan pajak senilai Rp6,83 triliun sampai dengan 23 Oktober 2019. Realisasi itu setara dengan 66,29% dari target Rp10,31 triliun pada tahun ini.
Secara detail, target penerimaan pajak dari Sulawesi Tengah senilai Rp4,05 triliun, Gorontalo Rp868,5 miliar, Maluku Utara Rp1,55 triliun, dan Sulawesi Utara Rp3,68 triliun. Artinya, Sulawesi Utara akan menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak untuk wilayah Suluttenggomalut.
Untuk Sulawesi Utara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado ditargetkan akan menjadi kontributor terbesar senilai Rp2,18 triliun pada 2019. Sisanya disusul oleh Bitung, Kotamobagu, dan Tahuna.
Rumondor mengungkapan realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara telah mencapai Rp2,55 triliun per 23 Oktober 2019. Jumlah itu berasal empat KPP yang tersebar di Bumi Nyiur Melambai.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa KPP Pratama Manado merealisasikan penerimaan pajak paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Suluttenggomalut. Hal itu menurutnya didorong sejumlah faktor.
“Manado kota paling besar dan sudah kompleks. Penerimaan bisa kami gali dari beberbagai segi seperti hasil bumi, konstruksi, dan yang terbesar perdagangan,” jelasnya kepada Bisnis, Senin (28/10/2019).
Sebaliknya, realisasi penerimaan dari Tahuna menjadi yang paling rendah sampai dengan Oktober 2019. Kondisi itu menurutnya akibat tren harga komoditas hasil perkebunan seperti Pala dan Cengkeh.
“Hasil pertanian bagus tetapi terkendala ongkos kirim ke Manado dan saat ini harganya [pala dan cengkeh] sedang turun,” imbuhnya.
Rumondor mengungkapkan realisasi penerimaan pajak di wilayah Suluttenggomalut sejauh ini terpengaruh dengan realisasi dari penyerapan APBN dan APBD yang belum optimal. Bahkan, ada kabupaten yang baru merealisasikan belanja 30% dari total alokasi tahun ini.
“Biasanya realisasi penyerapan anggaran memang baru akan dikebut pada akhir tahun meski dana sudah keluar dari awal tahun,” tuturnya.
Kendati demikian, dia masih optimistis membidik realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target Rp10,31 triliun pada 2019. Hal itu sejalan dengan realisasi belanja daerah yang biasanya akan melaju pada akhir tahun.
Selain itu, realisasi penerimaan pajak dari sektor swasta yang bergerak di bidang perdagangan juga masih akan terus mengalir hingga akhir tahun. Pihaknya menyatakan akan terus melakukan sosialisasi untuk menjaring lebih banyak lagi wajib pajak.
“Kami terus sosialiasasi, di satu pasar misalnya, belum tentu mereka sudah menjadi wajib pajak semua. Jadi, kami datang dan sampaikan,” jelasnya.
Secara terpisah, Koordinator International Business Administration (IBA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi Joy Elly Tulung menyebut tren dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan realisasi penerimaan pajak Suluttenggomalut berkisar 50%—70% pada periode Oktober. Pihaknya masih meyakini target yang dibidik tahun ini masih akan dapat tercapai.
“Biasanya dana hampir semua proyek akan dicairkan pada akhir tahun,” paparnya.
Joy menyebut perkebunan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling tinggi. Namun, dalam tiga tahun terakhir hampir semua harga komoditas potensial Sulut mengalami penurunan harga seperti kelapa, cengkeh, dan pala.
Sumber: Bisnis.com
WA only
Leave a Reply