JAKARTA – Pemerintah perlu segera mengeksekusi regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekspor. Sebab, 16 paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu belum efektif menggenjot ekspor. Hasil temuan di lapangan menunjukkan masih adanya aturan yang menimbulkan biaya tinggi.
Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menegaskan di sektor furnitur dan mebel, misalnya, beban pajaknya mencapai 44 persen dari total biaya. Padahal, di Vietnam, pesaing RI di Asia Tenggara (Asean) telah turun menjadi 17 persen dari sebelumnya 24 persen.
“Kita perlu mencontoh Vietnam dan Yordania yang beban pajaknya hanya lima persen. Pemerintah memang telah menggulirkan 16 paket kebijakan itu, tetapi hingga saat ini eksekusinya tidak berjalan mulus. Masih banyak hambatan yang dialami pelaku usaha di lapangan,” tegasnya dalam diskusi terkait masalah ekspor hasil hutan, di Jakarta, Rabu (30/10).
Salah satu bukti nyatanya adalah masih melesetnya target ekspor furnitur dan mebel. Pada 2015, pemerintah bersama pelaku usaha terkait menargetkan ekspor hasil hutan tersebut pada 2019 meningkat menjadi lima milliar dollar AS. Namun, faktanya hingga 2018, nilai ekspornya hanya menyentuh 1,7 milliar dollar AS. Bahkan, khusus untuk Jawa Timur, tren ekspornya turun.
Indonesia masih kalah dari Vietnam yang bisa menembus hingga 8,5 milliar dollar AS pada 2018. Demikian juga dengan Malaysia yang menyentuh nilai 2,3 milliar dollar AS. Sementara, Tiongkok masih belum terkejar dan tetap mendominasi pasar ekspor global.
Bukan hanya pada ekspor furnitur dan mebel, hampir untuk agroindustri, RI kalah dari Vietnam. Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Vietnam pada 2018 mencapai 38 miliar dollar AS, sedangkan Indonesia hanya 13 miliar dollar AS.
“Ini anomali. Padahal, dulunya Vietnam belajar dua sektor ini dari Indonesia, tetapi sekarang justru jauh meninggalkan kita,” ungkap Sobur.
Tak hanya dari sisi ekspor, lanjutnya, daya saing RI juga sebenarnya lemah di investasi. Beberapa waktu lalu, ada investor furnitur Tiongkok datang, tetapi disebabkan terkendala masalah regulasi, mereka akhirnya mempertimbangkannya kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) DKI Jakarta, Irwandy MA Rajabasa, meminta pemerintah mengutamakan industri dengan tingkat komponen dalam negerinya sangat tinggi. Industri-industri strategis itu meliputi industri kreatif, industri agro, dan industri maritim yang kandungan lokalnya sangat tinggi.
Banyaknya kendala yang belum terurai membuat pertumbuhan industri manufaktur dalam lima tahun terakhir mengalami pasang surut. Pada 2018, pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,27 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,29 persen. Meskipun lebih baik dibandingkan pada 2016 dengan pertumbuhan 4,26 persen, namun masih tetap di bawah capaian pada 2015 sebesar 4,33 persen dan pada 2014 sebesar 4,64 persen.
Bebas Pajak
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Edy Sutopo, mengungkapkan pihaknya tetap berupaya meningkatkan daya saing industri. Kemenperin, terang Edy, telah mengusulkan penurunan pajak pertambahan nilai (PPn) untuk produk kayu log menjadi nol persen dari sebelumnya 10 persen.
Sumber: koran-jakarta.com
WA only
Leave a Reply