JAKARTA, investor.id – Perlambatan ekonomi global karena persaingan dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok mempengaruhi kinerja sektor kehutanan nasional tahun 2019.
Perang dagang AS-Tiongkok berdampak pada penurunan nilai ekspor kayu olahan Indonesia sebesar 4% dari US$ 12,13 miliar pada tahun 2018 menjadi US$ 11,64 miliar pada 2019.
Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengatakan Perang dagang AS-Tiongkok memang mempengaruhi kinerja ekspor industri prioritas termasuk industri kehutanan.
Penurunan permintaan dunia secara berantai menurunkan permintaan bahan baku dari sektor hulu baik dari hutan alam maupun hutan tanaman.
“Ekspor kayu olahan Indonesia sepanjang tahun 2019 memang turun dengan negara tujuan ekspornya tetap sama yaitu Tiongkok, Jepang, Uni Eropa dan Korea,” ujar dia di Jakarta, Jumat (3/1).
Ia menjelaskan untuk produksi kayu hutan alam tahun 2018 mencapai 7 juta meter kubik sementara tahun 2019 mencapai 5,8 juta meter kubik atau mengalami penurunan.
Penurunan produksi hutan alam ini karena berkurangnya pasokan dari industri pengolahan kayu terutama industri panel dan woodworking.
Produksi hutan tanaman juga mengalami penurunan tipis, pada tahun 2018 mencapai 40 juta meter kubik sementara untuk tahun 2019 tercatat 39 juta meter kubik atau turun 1,63%.
Kabar yang menggembirakan dari hutan tanaman adalah terjadi kenaikan luas penanaman yang cukup signifikan di mana pada tahun 2018 penanaman hanya mencapai 196 ribu hektare dan pada tahun 2019 realisasi tanaman meningkat 51,09% menjadi 297 ribu hektare.
Ia menambahkan tren produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) juga meningkat dimana pada 2018 produksinya mencapai 358,8 ribu ton sedangkan tahun 2019 produksinya mencapai 380,61 ribu ton.
Di samping itu, tren ekspor Tanaman dan Satwa Liar (TSL) yang merupakan pengembangan dari HHBK terus meningkat.
Memasuki tahun 2020, produksi kayu alam relatif tetap sementara produksi kayu tanaman akan meningkat karena perluasan lahan.
Ekspor kayu olahan pada tahun 2020 juga diperkirakan membaik karena adanya tanda tanda perbaikan ekonomi global dan meredanya perang dagang AS-Tiongkok.
Untuk mendorong ekspor dan investasi tahun 2020, pelaku usaha meminta insentif fiskal antara lain dalam bentuk insentif PNBP kayu bulat kecil dan produk perhutanan sosial. PPN Log 0% dan penurunan pajak ekspor veneer.
Pengusaha meminta pemerintah agar melakukan diskusi bersama terkait pemberian insentif agar sama-sama untung.
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan KLHK sudah banyak melakukan terobosan kebijakan untuk mendorong produksi kayu olahan maupun mendorong ekspornya.
Terobosan yang sudah dilakukan adalah memfasilitasi pembayaran sertifikasi bagi UMKM, analisis kebijakan terkait SVLK dimana rinciannya penyederhanaan verifier SVLK, penerbitan dokumen ekspor dapat diubah setelah kapal berangkat dari pelabuhan muat (Indonesia) untuk mengurangi beban barang ditolak di pelabuhan tujuan.
Biaya penerbitan dokumen ekspor dapat dibebankan ke APBN, Penerbitan Dokumen V-Legal secara elektronik, menggunakan barcode sehingga mudah dan efisien, tidak ada pemalsuan serta tidak perlu kirim dokumen fisik ke KLHK.
Ia juga memproyeksikan perekonomian global stabil pada 2020 sehingga mendorong ekspor kayu olahan.
Sumber: Investor.id
WA only
Leave a Reply