Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengusaha swasta memberikan peran lebih besar dalam mengungkit perekonomian dalam negeri. Pasalnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan.
Saat ini, peran anggaran pemerintah masih sangat minim untuk menggenjot perekonomian. “Sebanyak 77% tumbuhnya ekonomi sangat bergantung pada dunia usaha, kepada dunia swasta,” ujar Jokowi, Jumat (21/2).
Sementara, APBN dan APBD hanya bisa memberikan peran sekitar 23%. Angka itu disebut Jokowi belum signifikan menumbuhkan ekonomi.
“Kemampuan APBN dan APBD hanya 23%. Kecil memang, itu hanya stimulus,” terang Jokowi. Hal itu juga yang membuat seluruh negara berlomba mengejar investasi.
Karena itu, pemerintah menyiapkan sejumlah upaya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang menghambat investasi. Salah satunya adalah pembuatan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
Selain itu, Jokowi juga menggenjot ranking kemudahan berusaha alias Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia agar bisa meningkat. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 73, stagnan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Jokowi punya ambisi, dengan perbaikan aturan, peringkat EoDB Indonesia bisa melesat ke posisi 40.
Sumber : Harian Kontan
Leave a Reply