JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal rendahnya penyerapan anggaran kesehatan terkait Covid-19. Pos anggaran itu diperuntukkan bagi banyak hal mulai dari insentif untuk tenaga medis hingga insentif pajak impor alat kesehatan (alkes).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan penyerapan anggaran khusus kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai 4,68 persen dari total pagu Rp87,5 triliun.
Sri Mulyani menyebut, penyerapan anggaran ini cukup rumit karena memiliki banyak jalur administrasi yang harus ditempuh sebelum anggaran benar-benar bisa direalisasikan. Selain itu, anggaran ini tidak hanya berada di Kementerian Kesehatan.
“Karena memang banyak jalurnya, dari Rp87,5 triliun ini, ada yang dalam bentuk insentif pajak, yang itu diberikan langsung kepada rumah sakit, dan rumah sakit untuk jasa kesehatan,” ujar Sri Mulyani, Selasa (30/6/2020).
Dia mengatakan, pemerintah melakukan pelacakan (tracking) kepada pihak-pihak yang akan menerima insentif tersebut. Di sektor kesehatan, pelacakan dilakukan untuk memastikan insentif tepat sasaran, termasuk pihak mana yang diprioritaskan dan tidak.
“Kita akan tracking, belanja itu kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan, untuk mengatasi ekonomi terutama bidang kesehatan itu menjadi lebih baik,” kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Sebelumnya, pemerintah meningkatkan pagu belanja untuk mengatasi pandemi Covid-19. Total anggaran PEN saat ini mencapai Rp695,2 triliun, naik dari sebelumnya Rp677,2 triliun.
Presiden Jokowi menyoroti rendahnya realisasi anggaran kesehatan. Dari total pagu Rp75 triliun sebelum direvisi, yang terserap baru 1,53 persen.
Sumber : Inews.id
WA only
Leave a Reply