Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bahwa kesempatan untuk mengungkit perekonomian nasional pada kuartal III tinggal dua pekan lagi atau hanya sampai akhir September 2020.
“Kita masih punya waktu sampai akhir September dalam meningkatkan daya ungkit ekonomi kita, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga di kuartal III ini,” kata Jokowi, Senin (14/9).
Oleh karena itu, ia meminta agar waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial bansos tunai ke masyarakat. Dengan begitu, akan memberi kontribusi ke perekonomian.
Sayangnya, menurut Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mau seperti apa pun usaha pemerintah dalam dua pekan terakhir, tidak akan menghindari Indonesia dari jeratan jurang resesi.
Resesi adalah kondisi ketika suatu negara mengalami pertumbuhan negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Perekonomian nasional sudah terkontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020. Proyeksinya, ekonomi akan tetap minus pada kuartal III atau selama Juli-September sekitar minus 1,7 persen.
“Kuartal III tetap akan minus, keseluruhan tahun pun juga, hitungan kami minus 0,5 persen sampai minus 1 persen. Jadi kalau dua minggu terakhir maksimal pun, tidak akan menghindarkan ekonomi dari resesi,” ujar Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/9).
Ada beberapa hal yang membuat Tauhid yakin percepatan yang dilakukan dalam dua pekan terakhir tidak akan memberi dampak signifikan ke pertumbuhan Tanah Air.
Pertama, realisasi penggunaan anggaran penanganan dampak pandemi virus corona (covid-19) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lambat.
Penggunaan anggaran tercatat baru mencapai Rp237 triliun atau 34,1 persen dari total pagu Rp695,2 triliun per 14 September 2020. Malah, menurut perkiraannya, dalam dua pekan terakhir penggunaan anggaran mungkin mencapai 40 persen.
“Kalau mau memperkuat demand (permintaan), dana PEN ini setidaknya harus di atas 70 persen terserap di akhir tahun. Ini pun tidak cukup dengan PEN saja, tapi butuh kecepatan dalam penyerapan government expenditure di kuartal IV juga,” ucapnya.
Kedua, jumlah kasus positif covid-19 harus turun cukup signifikan sebagai penandan bahwa puncak gelombang pertama sudah berakhir. Saat ini, pertambahan kasus positif baru mencapai kisaran 3.000 kasus per 14 September, ini merupakan yang tertinggi dalam enam bulan terakhir sejak covid-19 masuk ke Indonesia.
“Saya baca polanya, sekarang justru lagi tinggi-tingginya, kalau pertambahan kasus sudah turun ke 2.000, 1.000, lalu ratusan kasus itu baru ada penanda gelombang pertama mereda, tapi dengan akumulasi 200 ribu, trennya masih tinggi sekali. Kalau tidak berubah juga, minus pertumbuhan bisa di atas 1 persen tahun ini,” tuturnya.
Ketiga, ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai pekan ini. Otomatis, dampaknya akan menekan ekonomi karena terbatasnya aktivitas masyarakat, meski tidak seketat PSBB yang pernah dilangsungkan pada April lalu.
“Tapi pasti ada ancamannya, minimal ekonomi DKI akan lebih parah dari nasional, kemarin saja sudah minus 8 persen-an. Tapi DKI itu sumbangannya besar juga ke nasional, jadi apa yang terjadi di DKI, tetap pengaruhi nasional,” ungkapnya.
Masalahnya, Tauhid memberi catatan bahwa PSBB DKI kemungkinan tidak berjalan efektif untuk menghambat penyebaran covid-19 karena tidak dilakukan secara ketat. Selain itu, juga tidak didukung oleh para daerah penyanggah ibu kota, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Hasilnya, kata Tauhid, para pekerja yang umumnya tinggal di Bodetabek dan kerja di DKI, tetap bisa berlalu lalang ketika PSBB. Sebab, dari Pemprov DKI pun masih memperbolehkan pekerja sektor usaha esensial bahkan mal beroperasi, sehingga mobilitas masih sangat mungkin terjadi.
“Jadi yang naik KRL masih akan ‘bejubel’ dari Bogor ke Jakarta, potensi kluster transportasi dan keluarganya masih rentan terjadi, misal DKI jadi hijau, tapi Bogor hitam, lama-lama bisa merah lagi DKI,” katanya.
Dari sini, solusi yang bisa diberikan Tauhid tetap tidak berubah, yaitu pemerintah harus super ekstra cepat menggelontorkan dana PEN ke masyarakat dan dunia usaha. Sebab, saat ini hanya jurus itu yang bisa membangkitkan sisi permintaan (demand side) dari masyarakat dan dunia usaha.
Bila ada daerah yang mau melakukan PSBB ketat, mau tidak mau memang harus diberi dukungan dari sisi anggaran maupun kebijakan yang serupa. Misalnya, ketika PSBB ketat, maka pemerintah pusat harus ikut membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan bantuan sosial (bansos) tunainya.
“Di Jerman, ketika pemerintah benar-benar meminta masyarakat tinggal di rumah, mereka penuhi kebutuhannya, sehingga terjadi keseimbangan. Wajar bila ada daerah yang tidak punya kecukupan fiskal, misalnya Bogor untuk ikut lakukan PSBB, tapi harus dibantu, misal dengan beri bansos Jabodetabek seperti beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Cara lain, bila Pemprov DKI masih punya daya fiskal, maka tidak ada salahnya memberikan pinjaman antar daerah. Dengan begitu, pinjaman tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, namun sesama daerah, termasuk daerah yang mungkin tidak terdampak parah oleh pandemi covid-19.
Senada, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal melihat apa yang terjadi dalam dua pekan terakhir tidak akan berdampak signifikan pada kondisi Indonesia yang akan mengalami resesi. Proyeksinya, ekonomi minus 2 persen sampai minus 4 persen pada kuartal III 2020.
Hanya saja, menurutnya, apa yang terjadi di DKI dengan PSBB-nya pun tidak signifikan juga memberi keterpurukan ekonomi dalam dua pekan terakhir. Sebab, PSBB yang saat ini diterapkan tidak seketat PSBB jilid pertama.
“Jadi tidak banyak pengaruhi ke kuartal III dan prediksi kami tetap kontraksi. Masalahnya, yang dihadapi sekarang bukan ‘jangan hanya kuartal III tidak boleh kontraksi, tapi bagaimana bangkit di kuartal IV?’ harusnya begitu,” tutur Faisal.
Faisal melihat kunci sukses ekonomi Indonesia tidak jatuh lebih dalam adalah terus menjaga daya beli masyarakat dan terus memberikan stimulus ke dunia usaha. Caranya, dengan mengurangi pungutan pajak, cukai, listrik, hingga meningkatkan subsidi upah bagi karyawan.
“Caranya masih sama, tinggal dipercepat saja dan perluas ke segmen yang belum juga tercover,” pungkasnya.
Sumber : CnnIndonesia.com
WA only
Leave a Reply