Pemerintah Kantongi Rp 97 M dari Pungutan PPN Netflix hingga Spotify

Pemerintah menerima setoran atas pungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN enam perusahaan digital untuk periode Agustus sebesar Rp 97 miliar.  Keenam perusahaan tersebut, yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google LLC, Google Ireland Ltd, Netflix International B.V, dan Spotify AB. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan keenam perusahaan tersebut merupakan yang pertama ditunjuk sebagai pemungut PPN.  Saat ini, masih ada 30 perusahaan digital yang belum menyetorkan PPN produknya. “Kami harap dari seluruh itu jumlahnya bisa lebih besar lagi,” ujar Suryo dalam media briefing dengan topik UU Cipta Kerja terkait Bidang Perpajakan, Senin (10/12).

Pihaknya saat ini juga tengah memikirkan cara agar perusahaan digital lainnya turut memungut PPN sehingga penerimaan negara dapat meningkat. 

Pengamat Pajak Institute For Development of Economics and Finance Nailul Huda menjelaskan, PPN yang dipungut oleh enam perusahaan digital itu merupakan pajak yang dibayarkan langsung oleh konsumen alias subscriber. Pajaknya pun mudah untuk dihitung dan disetorkan.

“Jadi, masih dalam skala mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima dan menghitung PPN-nya. Tantangannya ketika pajak dari platform media sosial, saya rasa akan mengalami kesulitan di situ,” kata Nailul kepada Katadata.co.id, Senin (12/10).

Menurut dia, PPN produk digital tak akan signifikan untuk menutup kekurangan penerimaan pajak. Apalagi, saat ini sudah memasuki akhir tahun.

Ia memperkirakan total penerimaan dari pungutan PPN digital hanya mencapai Rp 1 triliun pada tahun ini. “Itu saja sudah bagus,” ujarnya.

Saat ini, sudah ada 36 perusahaan digital yang menyetorkan PPN ke kas negara. Dari 28 perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, sebagian besar merupakan layanan media sosial.

Penerimaan pajak. (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi/aww.)

Layanan tersebut tidak memungut fee bagi pengguna seperti Twitter, Linkedin, Facebook, Youtube Google (nonpremium) dan sebagainya. Sementara dari Zoom, Skype, Netflix, serta Disney+ juga tidak terlalu besar transaksinya dibandingkan dengan e-commerce dan marketplace. Di satu sisi, e-commerce seperti Shopee yang ditarik dari luar negeri masih sedikit potensi pajak yang dihasilkan.

Baru-baru ini, Direktorat Jenderal Pajak kembali menunjuk delapan perusahaan digital global untuk memungut pajak pertambahan nilai. Mulai 1 November 2020, para pelaku usaha tersebut akan mulai menarik PPN pada produk digital mereka.

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd, GitHub, Inc., Microsoft Corporation, Microsoft Regional Sales Pte. Ltd., dan UCWeb Singapore Pte. Ltd. Kemudian, To The New Pte. Ltd., Coda Payments Pte. Ltd., serta Nexmo Inc.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menuturkan, penerimaan tak akan meningkat signifikan meski jumlah perusahaan digital yang memungut PPN terus ditambah . “Mengingat aktivitas ekonominya masih belum banyak,” kata Fajry kepada Katadata.co.id, Jumat (9/10).

Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang masih menggunakan software Microsoft bajakan. Saat ini juga sudah tersedia reseller untuk produk software Microsoft dan Antivirus di indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan penerimaan pajak hingga kini masih tertekan. Pemasukan pajak baru mencapai Rp 676,9 triliun per Agustus 2020, turun 15,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak yang paling terkontraksi yaitu pajak penghasilan Migas yakni minus 45,2% atau hanya Rp 31,9 triliun. Pajak Nonmigas juga tercatat minus 14,1% atau mencapai Rp 655,3 triliun.

Sumber : katadata.co.id