JAKARTA. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan membuka konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (RPP PBJT-TL).
RPP PBJT-TL dipandang mendesak karena pajak penerangan jalan (PPJ) berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya dapat dipungut hingga 12 Desember 2021 atau 3 tahun sejak Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 dibacakan.
“Mendesak untuk disusun RPP tentang Pemungutan PBJT-TL yang memberikan ketentuan lebih lanjut bagi pemda dalam menyusun perda sebagai dasar pemungutan PBJT-TL sehingga potential loss bisa diminimalkan,” tulis DJPK, dikutip pada Senin (11/7/2022).
DJPK menyebutkan konsultasi publik RPP PBJT-TL akan diselenggarakan selama 15 hari, mulai dari 1 sampai dengan 15 Juli 2022. Nanti, masyarakat dapat menyampaikan masukan atau saran melalui hkpd@kemenkeu.go.id.
“Masukan konsultasi publik mohon dapat dilengkapi dengan identitas diri (nama lengkap dan NIK) dan asal instansi/organisasi,” sebut DJPK.
Untuk diketahui, PBJT adalah salah satu jenis pajak baru pada UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
PBJT menggabungkan 5 jenis pajak daerah yang terdapat dalam UU PDRD antara lain pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan (PPJ).
UU HKPD telah diundangkan pada 5 Januari 2022. Untuk sementara ini, perda pajak daerah yang disusun berdasarkan UU PDRD masih berlaku selama 2 tahun sejak UU HKPD diundangkan.
Sumber : ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply